Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditutup, manajemen Alexis minta Pemprov DKI pikirkan nasib karyawan

Ditutup, manajemen Alexis minta Pemprov DKI pikirkan nasib karyawan Hotel Alexis. ©2017 merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Pihak pengelola meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji ulang penolakan permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel dan Griya Pijat Alexis. Pihak pengelola Hotel dan Griya Pijat Alexis meminta Pemprov Jakarta memikirkan nasib karyawan setelah izin perpanjangannya usahanya ditutup.

"Perlu di pahami bahwa kami juga memiliki karyawan yang jumlahnya tidak sedikit, di mana para karyawan tersebut juga merupakan tulang punggung keluarga. Satu hal yang pasti belum terbitnya perpanjangan TDUP, usaha kami yang akan berujung pada penutupan usaha akan berdampak pada hilangnya mata pencaharian mereka," kata Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (31/10).

Pihak pengelola bahkan meminta masyarakat maupun media berhenti menghakimi sepihak terkait usaha dilakukan Hotel dan Griya Pijat Alexis. Sebab, pengelola menegaskan usaha yang dijalankan selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun menerima sanksi terkait pelanggaran dalam bentuk apapun dari dinas terkait.

"Bersama ini kami mohon kepada pihak Pemda DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Perizinan untuk dapat

memberikan solusi dan jalan keluar terbaik maupun arahan dan bimbingannya agar usaha kami di sektor pariwisata dapat terus berjalan, pastinya kami siap untuk melakukan pembenahan manajemen sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sebelumnya mengaku sudah mempunyai solusi terkait nasib karyawan setelah izin perpanjangan usaha Hotel dan Griya Pijat Alexis. Sandiaga berencana mengoper pegawai Hotel Alexis ke program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE).

"Bahwa yang kerja di hotelnya nanti kita akan salurkan melalui Kadisnaker ke industri hotel yang serupa.Yang bekerja di restoran banyak juga rekan-rekan dari restoran dari OK OCE yang membutuhkan layanan," kata Sandiaga di Polda Metro Jaya, Selasa (31/10).

Sandiaga mengatakan, Dinas Ketenangakerjaan DKI Jakarta, nanti akan mendata dan bagi yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta akan diberikan pelatihan contohnya mengikuti kursus kecantikan.

"Mungkin juga masuk ke program kecantikan spa tentunya dengan apa yang berbasis terbuka dan juga bisa kita arahkan ke kegiatan-kegiatan kecantikan rias pengantin dan sebagainya," pungkasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Izin Tak Diperpanjang, Manajemen GBK Somasi hingga Polisikan Pegawai Hotel Sultan yang Masih Ngeyel Bekerja
Izin Tak Diperpanjang, Manajemen GBK Somasi hingga Polisikan Pegawai Hotel Sultan yang Masih Ngeyel Bekerja

Manajemen GBK melayangkan somasi kepada para karyawan PT Indobuildco yang ngotot masih bekerja di Hotel Sultan, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Buntut Peredaran Narkoba, Kloud Sky Senopati Ditutup dan Izin Usaha Dicabut
Buntut Peredaran Narkoba, Kloud Sky Senopati Ditutup dan Izin Usaha Dicabut

Arifin menegaskan, pencabutan izin oleh DPMPTSP membuat tempat usaha tersebut ditutup secara permanen.

Baca Selengkapnya
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit
Cerita Serikat Pekerja Sritex Tetap Fokus Bekerja di Tengah Badai Pailit

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan kini menghantui puluhan ribu pekerja pabrik tekstil terbesar tanah air.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Minta Sritex Tak Buru-buru PHK dan Tetap Bayar Gaji Karyawan Meski Resmi Pailit
Kemnaker Minta Sritex Tak Buru-buru PHK dan Tetap Bayar Gaji Karyawan Meski Resmi Pailit

Selain itu, Manajemen PT Sritex juga diminta untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja. Terutama gaji ataupun upah.

Baca Selengkapnya
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Pendapatan Hotel Bakal Anjlok Tahun Depan

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia meminta kebijakan ini dipertimbangkan secara teliti.

Baca Selengkapnya
Keputusan PHK Buruh Sritex Diputuskan dalam 3 Pekan
Keputusan PHK Buruh Sritex Diputuskan dalam 3 Pekan

Pihak Sritex berharap Bea Cukai dan kurator bergerak cepat terkait izin bahan baku agar pabrik bisa kembali produksi.

Baca Selengkapnya
Diambil Alih PT Indobuildco, Pengelola GBK Siap Tampung Karyawan Hotel Sultan
Diambil Alih PT Indobuildco, Pengelola GBK Siap Tampung Karyawan Hotel Sultan

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Kusumo mengatakan soal nasib karyawan tersebut merupakan hal teknis.

Baca Selengkapnya
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan
Jakarta Sumbang PHK Terbesar, DPRD DKI Minta Disnaker Perketat Pengawasan Perusahaan

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.

Baca Selengkapnya
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT
Ratusan Nakes Dipecat Gara-Gara Minta Naik Gaji, Ini Penjelasan Bupati Manggarai NTT

Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.

Baca Selengkapnya
Sritex Bangkrut, Pengusaha Harap Ini ke Pemerintah Soal Nasib Industri Padat Karya Dalam Negeri
Sritex Bangkrut, Pengusaha Harap Ini ke Pemerintah Soal Nasib Industri Padat Karya Dalam Negeri

Pengusaha ingin agar pemerintah melakukan kebijakan untuk menekan angka PHK.

Baca Selengkapnya
Data Terbaru: 59.796 Pekerja Kena PHK Hingga Oktober 2024
Data Terbaru: 59.796 Pekerja Kena PHK Hingga Oktober 2024

Untuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.

Baca Selengkapnya
Wamenaker Bakal ke Sritex Pekan Depan: Jangan Sampai Kawan Buruh Resah dan Galau
Wamenaker Bakal ke Sritex Pekan Depan: Jangan Sampai Kawan Buruh Resah dan Galau

Noel menuturkan, negara harus memastikan agar ketika Mahkamah Agung sudah memberikan keputusan.

Baca Selengkapnya