Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot akan evaluasi BUMD DKI yang dapat suntikan modal Rp 5,6 T

Djarot akan evaluasi BUMD DKI yang dapat suntikan modal Rp 5,6 T Djarot Saiful di Balai Kota. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun ini memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,62 triliun kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun penggunaan modal ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka akan dilakukan evaluasi atas penanaman modal tambahan ini.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, tidak dapat dipungkiri BUMD DKI Jakarta yang menerima PMP harus melakukan evaluasi. Sebab, jangan sampai bantuan modal dari pemerintah ini hanya membuat mereka berpangku tangan.

"Perlu dievaluasi. Apa perlu dengan adanya PMP BUMD semakin sehat dalam menjalankan fungsinya atau justru ini hanya memanjakan. Ini perlu kami evaluasi. Kami tidak ingin memanjakan dan menganak emaskan BUMD yang tidak profesional," kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/1).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, ada beberapa BUMD yang perlu mendapatkan pengawasan khusus, terutama mereka yang mendapatkan PMP. Pada tahun ini hanya tiga BUMD yang menerima suntikan modal, PT Transjakarta, PT MRT dan Bank DKI.

"Ada beberapa memang dan perlu kami evaluasi apakah betul-betul positif bagi mereka atau hanya sekadar mereka hanya tiap tahun mengajukan saja," ungkapnya.

Djarot juga meminta BUMD DKI Jakarta untuk tidak hanya menenkankan produk mereka tetapi juga pelayanan publik. Sebab tidak selalu mereka harus membicara mengenai bisnis atau keuntungan.

"BUMD tidak melulu 100 persen full bisnis. Bisnis ya profit making ya tetep ada muatan-muatan sosial, tanggung jawab sosial yang harus dipikirkan. Tidak sekadar bisnis yang harus dipikirkan," tutupnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta memberikan sokongan modal kepada PT MRT sebesar Rp 4,62 triliun. Kemudian untuk PT Transjakarta sebesar Rp 500 miliar dan terakhir Bank DKI sebesar Rp 500 miliar.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024
Sri Mulyani Minta Restu Komisi XI Cairkan Dana PNM Rp28,15 Triliun untuk 3 BUMN Awal Tahun 2024

Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif
PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.

Baca Selengkapnya
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi
Butuh Rp600 T Bangun Jakarta Jadi Kota Global, Heru Budi Undang Investor Untuk Investasi

Heru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun
Sri Mulyani Ajukan Penyertaan Modal Negara untuk 4 BUMN Senilai Rp6,1 Triliun

Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya
Komisi VI DPR Setuju Pemberian PMN Rp44,2 Triliun untuk BUMN di 2025, Ini Daftar Perusahaan Penerimanya

Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI
Alasan Pemprov DKI Tak Akusisi PT KCI

Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.

Baca Selengkapnya
Tak Pakai APBD dan APBN, JPM Dukuh Atas Terintegrasi Lima Moda Transportasi
Tak Pakai APBD dan APBN, JPM Dukuh Atas Terintegrasi Lima Moda Transportasi

Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, terintegrasi dengan lima moda transportasi.

Baca Selengkapnya
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini
Bukan Dana Asing, Bappenas Usul Proyek LRT Bali Pakai Pinjaman Ini

Secara garis besar, pembangunan LRT Bali rencananya akan dimulai di 2024 dengan masa pengerjaan sekitar 3 tahun.

Baca Selengkapnya
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai
Daftar 20 BUMN yang Dapat Suntikan Modal Tunai dan Non Tunai

Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.

Baca Selengkapnya
Investasi Masuk ke IKN Nusantara Ditarget Capai Rp100 Triliun di 2024
Investasi Masuk ke IKN Nusantara Ditarget Capai Rp100 Triliun di 2024

Hingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.

Baca Selengkapnya