Djarot akan konsultasi dengan Kemendagri dan DPRD soal program Anies

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum ingin mengakomodir program dari Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dalam APBD DKI Jakarta 2018. Karena saat ini proses pembahasan anggaran tahunan tersebut tengah menyusun Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 sebagai acuan.

Djarot mengatakan,‎ akan mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan persepsi yang masih simpang siur. Pasalnya pengalamannya saat 2012 pada masa transisi Fauzi Bowo kepada Joko Widodo tak ada upaya mengintervensi pembahasan anggaran.

‎"Untuk itu kita mengacu tetap kepada Peraturan Kemendagri. Oleh karenanya hari Senin (22/5) kami akan mengundang pimpinan DPRD bersama seluruh ketua fraksi dan menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk bisa memberikan penjelasan di masa transisi penyusunan RAPBD tahun 2018," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/5).

Dia menegaskan, APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 masih merupakan tanggung jawabnya hingga akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2017. Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah yang menyatakan program Anies-Sandi dapat masuk dalam APBD Perubahan.

"Kami sudah sampaikan bahwa untuk APBD-P 2017 itu masih menjadi tanggung jawab kami. Jadi untuk 2017 itu tetap jadi tanggung jawab kami. Sedangkan 2018 mari kita tunggu apa yang nanti disampaikan oleh Kemendagri," tutup Djarot.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, pengakomodiran program kerja Anies-Sandi sebenarnya sudah sesuai dengan aturan.‎ Sayangnya sampai saat ini belum ada komunikasi dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan tim sinkronisasi mereka.

‎"Kalau saya tadi sudah ada Permendagri-nya lupa saya nomor berapa. Tadi saya sampaikan di sini. Permendagri saya lupa nomornya tahun 2017 pasal 8a nomornya saya lupa, untuk penyusunan di situ dibilang untuk penyusunan RKPD harus masukan visi misi kepala daerah terpilih," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Dia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan program kerja Anies-Sandi sudah mulai disisipkan dalam pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 ini. Namun program yang mungkin masuk bukan dalam bentuk pembangunan fisik karena memerlukan waktu yang lama.

"Kalau saya sih wajar saja kalau program 100 hari gubernur baru diakomodir tapi tidak mungkin kegiatan fisik gak cukup waktu untuk lelang. Paling di situ kalau mau ada rumah untuk masyarakat DP nol rupiah soal kajiannya," jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini. (mdk/bal)