Follow
Djarot ancam pidanakan bila KJP digunakan untuk foya-foya
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan akan mempidanakan warga yang menyalahgunakan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebab sejauh ini dia sering memergoki penyimpangan fungsi KJP yang ternyata dipakai hura-hura.
"Yang punya KJP itu siswa tapi yang menggunakan orangtua. Ini kan sudah penipuan. Kalau betul-betul disalahgunakan yah cabut, pidanakan. Kita akan per ketat," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (3/8).
Djarot menegaskan sejauh ini uang KJP tak hanya dipergunakan untuk membantu peralatan pendukung kegiatan belajar. Akan tetapi justru dipergunakan berfoya-foya.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Polda Jatim dampingi KPPS? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa yang dilakukan Drajat Djumantara? Drajat Djumantara, yang lebih dikenal dengan panggilan Dio oleh keluarga dan sahabatnya, merupakan anak kedua dari lima bersaudara.
-
Bagaimana Jokowi membantu siswa SMK 1 Rangas? 'Tadi Pak kepala sekolah menyampaikan ke saya, 'Pak ini masih kurang. Anak-anak butuh asrama'. Karena banyak yang tinggal jauh dari sekolah sehingga harus banyak yang tersebar ngekos di sekitar sekolah,' jelasnya.'Ya nanti, entar lagi akan kita bangun asramanya. Atas permintaan kepala sekolah, ibu bupati, dan juga pak gubernur,' sambung Jokowi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
"Bukan cuma buat karaoke, yang buat beli bensin sampai 700 ribu untuk mobil, perlengkapan alat-alat rumah tangga, kan ketahuan semua. Kalau disalahgunakan kan percuma, ini bukan buat anaknya, tapi orang tuanya," tandasnya.
Djarot memerintah bawahannya untuk melakukan pelacakan. Mencari tahu latar belakang penyalahguna KJP tersebut.
"Suruh dilacak siapa pemegang KJP, penggunanya siapa, kenapa disalahgunakan. Kalau perlu dicabut dan dipidanakan," tegasnya.
"Yah makanya itu, kita lihat siapa nomor-nomor (penerima KJP) itu, kan sekarang belum ada namanya," imbuhnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran sebesar Rp18,2 triliun sebagai social safety net.
Baca Selengkapnya
Heru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca Selengkapnya
Terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh penerima KJP Plus, seperti larangan membawa senjata tajam dan terlibat tindakan asusila.
Baca SelengkapnyaFraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana untuk program makan bergizi gratis Prabowo
Baca Selengkapnya
DPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.
Baca Selengkapnya
Besaran dana yang diterima bagi siswa SD/MI sebesar Rp250 ribu, SMP/MTs Rp300 ribu dan SMA/MA sebesar Rp420 ribu.
Baca Selengkapnya
Dua KJP dicabut itu milik siswa yang terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Pekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca Selengkapnya
Heru pun menggencarkan kepada Dinas Pendidikan agar pemberian bantuan sosial tersebut bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Heru mengancam bakal menindak tegas pelajar terlibat tawuran.
Baca Selengkapnya
Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
Baca Selengkapnya
Pungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Baca Selengkapnya