Djarot: Bedah rumah tak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah
Merdeka.com - Program bedah rumah Pemprov DKI Jakarta yang dirilis April lalu berbuah kecewa bagi penerima bantuan. Pasalnya usai di rombak, sejumlah fasilitas yang semula ada kini justru tidak ada. Misalnya tak terpasangnya daun pintu, tak ada sekat antar ruangan dan pemasangan listrik yang dipungut biaya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan pembelaan, menurut Djarot, prinsip dari bedah rumah ini memang merenovasi atap dan lantai dari rumah warga Cilincing yang awalnya rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
"Harusnya mereka yang dapat program bedah rumah ini bersyukur rumahnya bisa lebih baik. Sedangkan yang kecil-kecil kayak listrik PLN dan sebagainya ya yang bersangkutan dong. Ada prinsip gotong royong di sini. Itu kan kita cuma membangun atap dan dindingnya yang baik. Yang dulunya mau roboh dan kebocoran terus sudah. Sedangkan instalasi silakan dibikin sendiri. Karena kami membiayai baja ringannya. Tidak instalasi di dalamnya, ini yang perlu kita luruskan," katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/7).
-
Siapa kader PDIP yang digeledah rumahnya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang anggota DPRD Jawa Timur bernama Mahfud dari Fraksi PDIP.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa rumah Pratama Arhan direnovasi? Namun, seiring dengan kesuksesan karir Arhan yang semakin cemerlang, rumah tersebut telah mengalami perubahan yang luar biasa.
-
Dimana rumah kader PDIP yang digeledah? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Kenapa KPK geledah rumah kader PDIP? Penggeledahan itu disebut terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Kasus ini sendiri merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.
Politisi Partai PDIP ini mengatakan bedah rumah ini prinsipnya hanya memperbaiki, bukan memberikan fasilitas lain seperti membiayai listrik dan lain-lain.
"Ini sebetulnya prinsipnya, itu prinsip mendidik kami tidak pernah punya kebijakan yang hanya sekedar memberikannya doang tapi memberdayakan ini yang perlu disadari bukan kemudian kita bedah rumah terus semuanya dia tinggal masuk aja seperti bangun apatemen atau bangun perumahan sepeti di properti loh enggak toh," jelas Djarot.
"Ini ada unsur pemberdayaan di sini kami bertanggung jawab untuk membantu mereka-mereka yang rumahnya sangat tidak layak dan saya lihat saya tinjau di Cilincing sangat tidak layak makanya ini jadi pilot projek kalau pun ini bangus kita anggarkan dengan APBD," sambungnya.
Djarot mengaku, berdasarkan pengalaman dirinya yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Blitar, bedah rumah tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintah namun menjadi tanggung jawab warga sekitar.
"Kalau di Blitar pengalaman saya, bedah rumah itu bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi tetangga kiri kanan juga ikut bertanggung jawab ada unsur gotong royong di situ, termasuk gotong royong dari pemilik rumah. Tidak misal pemilik rumah ya sudah Alhamdulillah kemudian rumah kita dibangun saya masuk kemudian masuk terus kami ongkang-ongkang semuanya kepasang rapi mana unsur pendidikannya," pungkasnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaAnies menjelaskan, tujuan kebijakan itu untuk memberikan kesempatan warga DKI Jakarta memiliki tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaKebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaGrace mengklaim seluruh prosedur proes pembangunan IKN sudah dilalui.
Baca SelengkapnyaAnies menilai aturan baru yang dibuat punya dampak langsung ke warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca Selengkapnya