Djarot belum dapat laporan hasil pertemuan Sekda dan tim Anies-Sandi
Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku belum menerima laporan hasil pertemuan tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemprov DKI.
Djarot tidak mempermasalahkan meski sampai saat ini belum menerima laporan tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 memungkinkan mereka untuk turut mengusulkan program dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018.
"Belum dilaporkan kepada saya. Kita selalu taat pada hukum, selalu taat pada aturan, beberapa kali saya sampaikan kita tetap ikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini kemendagri. Jadi sama sama enaknya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/5).
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju tidak khawatir dengan wacana duet Sandiaga-AHY? Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan, Koalisi Indonesia Maju yang partainya bangun dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, serta PKB dan mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak khawatir dengan poros tersebut.
-
Bagaimana MKMK putuskan Arief Hidayat tak melanggar etik? Putusan tersebut dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Kamis (28/3).'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
Sebelumnya, tim sinkronisasi bertemu dengan Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) pada Sabtu (20/5). Pertemuan yang dilakukan di Gedung Blok G Balai Kota DKI Jakarta itu berlangsung tertutup.
Ketua tim sinkronisasi Sudirman Said mengatakan, kedatangannya atas undangan dari Saefullah. Mereka datang untuk melakukan pembahasan RPJMD dan RKPD 2018 bersama dengan TAPD.
"Dan memang saya kira Pak Sekda menjalankan amanah dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2017, bahwa ke depan, karena memang gubernur sudah terpilih, ya anggaran 2018 ke depan memang menjadi tanggung jawab untuk ikut serta. Memberi kontribusi," katanya, Sabtu (20/5). (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu sejumlah ASN Pemprov dan penjabat (Pj) kepala daerah mengikuti konsolidasi DPD PDIP di Semarang.
Baca Selengkapnya