Djarot bikin pengaduan model baru agar lebih cepat ditangani
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menempat lima meja yang menerima pengaduan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta. Meja-meja ini memiliki lima penanganan yang berbeda-beda sehingga dapat lebih cepat dalam penanganannya.
Kepala Administrasi Biro Kerjasama Daerah dan Luar Negeri DKI, Puspla Dirdjaja mengatakan model pelayanan ini memang permintaan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
"Ini arahan Pak Plt Gubernur. Supaya tak perlu menunggu Pak Gubernur datang, masyarakat sudah bisa terlayani," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/5).
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana usulan Baleg DPR soal DKJ di sampaikan? Mulanya, Awiek menyoroti Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU DKJ Nomor 572 terkait pemindahan status ibu kota ke IKN.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
Dia mengungkapkan, Djarot menginstruksikan membuka sedikitnya tiga pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Karena memang kebanyakan warga yang datang memiliki permasalahan tersebut.
"Satu lagi yang dibuka PTSP untuk pelayanan umum buat warga yang mengadu," jelasnya.
Puspla menambahkan, meja-meja pelayanan sudah dibuka sejak pukul 07.00 WIB. Sesuai jadwal, meja pengaduan ditutup pukul 09.00 WIB. Pengaduan nantinya akan diteruskan ke SKPD terkait.
"Jadi Pak Plt nanti tinggal mengecek. Bagi warga yang mau langsung mengadu juga diperbolehkan," tutupnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaHeru berujar, dia belum membaca RUU yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaAduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengaku sudah menyadari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMenurut Jhonny, akan memerlukan waktu lagi untuk penyesuaian dengan jabatan jika dipilih kembali Pj Gubernur yang baru.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merespons aduan-aduan masyarakat.
Baca SelengkapnyaGembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya.
Baca Selengkapnya