Djarot bingung PLN kasih listrik ke bangunan liar di Kalijodo
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melakukan penertiban bangunan liar di kawasan kolong tol Kalijodo, Jakarta Utara. Namun, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta mengaku heran dengan bangunan liar tersebut memiliki aliran listrik.
"Listrik kok bisa masuk ya? Saya minta kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) kok bisa masuk gitu loh? Ya putus dong," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/6).
Walaupun begitu, mantan Wali Kota Blitar ini enggan untuk menyurati PT PLN Persero. Alasannya PT PLN harus mengetahui bahwa itu merupakan tanah milik pemerintah daerah, kawasan bina marga.
-
Di mana rumah Mantan Wali Kota Madiun? Rumahnya berada di antara pemukiman padat penduduk di Jalan Merpati, Kota Madiun.
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
"Enggak usah nunggu nyurati udah harus tau sendiri kemudian itu kawasan bina marga gitu loh," ujarnya.
Djarot meminta kepada para pejabat kota untuk segera mengurus perizinan lahan kolong tol agar tidak disalah gunakan. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk taman.
"Makanya saya bilang hal-hal seperti itu saya sampaikan kepada Wali Kota, Camat, Lurah, gitu ya ada kolong tol seperti itu, itu minta izin kepada bina marga. Segera kita manfaatkan kita bikin taman," tutupnya.
Sebelumnya diketahui hari ini (13/6) Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) akan menertibkan bangunan liar di KaliJodo. Namun menurut Camat Penjaringan agenda penertiban tersebut diganti waktu lain hari.
"Enggak batal acaranya, cuma diundur aja jadi besok acaranya," kata Andri kepada merdeka.com, Selasa (13/6).
Berdasarkan pantaun merdeka.com, tidak ada petugas Satpol PP maupun alat berat biasa digunakan dalam menertibkan bangunan di sekitar lokasi. Puluhan bangunan semi permanen itu masih terlihat berdiri kokoh.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca SelengkapnyaGibran mengiyakan saat ditanyakan apakah tetap di PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaDia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaDari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaKampung ini dulunya sangat susah dijangkau padahal punya pemandangan eksotis yang menyihir mata.
Baca SelengkapnyaAnies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaSedangkan untuk kompensasi diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.
Baca SelengkapnyaRasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya