Follow
Djarot ingin tahu siapa PNS yang 'main' di kasus lahan Cengkareng
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melaporkan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, ke Bareskrim Polri. Pembelian lahan seluas 4,6 hektar ini menjadi bermasalah ternyata yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Hari ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah ke Bareskrim Polri menjelaskan kasus tersebut. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berharap kasus dapat terang benderang secepatnya supaya diketahui siapa pegawai Pemprov DKI yang bermain dalam pembelian lahan seharga Rp 648 miliar.
"Kami akan ikuti proses hukumnya. Kalau kami sih ingin ini bisa dibongkar dan diselesaikan tuntas," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7).
-
Apa itu keperjakaan? Keperjakaan bukanlah kondisi medis, melainkan suatu konsep sosial dan budaya. Seorang pria dianggap perjaka jika ia belum pernah melakukan hubungan seksual.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Kenapa Ganjar Pranowo soroti penegakan hukum Polri? Chico mengatakan hal ini bisa dilihat dari adanya pencopotan baliho capres-cawapres tertentu.'Terlihat dari kejadian kejadian seperti pemasangan baliho capres cawapres/parpol tertentu yang disinyalir dilakukan oleh aparatnya.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
Mantan Wali Kota Blitar ini meminta satuan kerja perangkat kerja daerah (SKPD) menjadikan kasus pembelian ini sebagai pelajaran. Ke depan, katanya, pendataan aset harus segera dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Bayangkan, di satu sisi kami ada kebijakan untuk membeli aset supaya bisa memperbanyak RTH. Sedangkan aset kita sendiri digerogoti dari dalam, hilang, dikuasai orang, atau tidak dikelola dengan baik," tutup politisi PDI Perjuangan ini.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya
Jika para pimpinan oknum tersebut tidak diperiksa maka akan ada asumsi dari masyarakat, pimpinannya menerima setoran dari bawahannya.
Baca Selengkapnya
Kompolnas menduga kasus pemerasan 18 anggota polisi terhadap 45 Warga Negara (WN) Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) sudah direncanakan.
Baca Selengkapnya
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam menanggapi, peluang pemeriksaan hingga ke Kapolda Karyoto buntut dari kasus ini
Baca Selengkapnya
Nusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca Selengkapnya
Saat ini proses sidang etik terhadap para polisi terlibat masih berlangsung di Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Lembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca Selengkapnya
KPK sebelumnya mencekal 10 orang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di lingkungan BUMD DKI Jakarta tersebut.
Baca Selengkapnya
Tersangka lainnya, yang seorang mitra perusahaan, juga sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Baca Selengkapnya