Follow
Djarot jamin RSUD dan puskesmas milik DKI tak pakai vaksin palsu
Merdeka.com - Di luar wilayah Jabodetabek, Bareskrim Polri menemukan penyebaran vaksin palsu di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengaku ada empat rumah yang menggunakan vaksin palsu meski dia belum mendapat laporan detil.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, memastikan vaksin palsu tidak beredar di fasilitas medis milik Pemerintah Provinsi DKI.
"Kami tetap menjamin vaksin di puskesmas dan RSUD asli. Kalau tidak begitu, mana bisa dipercaya, bahaya loh vaksin palsu itu. Kami jamin, DKI jamin," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta. Demikian dikutip dari situs resmi Pemprov DKI, Beritajakarta.com, Selasa (28/6)
-
Apa yang dilakukan pelaku? Mereka juga meminta Y agar menyerahkan diri agar dapat diperiksa. 'Saya imbau kepada yang diduga pelaku berinisial Y yang sesuai dengan video yang beredar agar menyerahkan diri,' kata Rahman saat dikonfirmasi, Minggu (28/4).
-
Siapa pelakunya? Orang ke-3 : 'Seperti biasa saya menjemput anak saya pulang sekolah sekitar jam tersebut'Karena 22 jam sebelum 5 April 2010 adalah jam 1 siang 4 april 2010 (hari minggu)
-
Siapa yang melakukan itu? Toh kamu juga tidak sendirian, karena banyak orang melakukan hal kamu juga lakukan.
-
Siapa pelaku penipuan? Kelima tersangka tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 26 April 2024 dan terhadap satu WN Nigeria sudah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk diproses lebih lanjut,' tuturnya.
-
Apa yang dilakukan orang jahat? 'Manusia yang sibuk dengan kesalahan dan aib orang lain akan sulit untuk dapat memperbaiki dirinya.'
Djarot berjanji, akan menindak fasilitas kesehatan di Jakarta yang ketahuan menggunakan vaksin palsu.
"Kalau ada yang sampai main-main dan itu secara sengaja dilakukan, otomatis tidak hanya kita pecat tetapi kita pidanakan juga," tegasnya.
Djarot pun meminta kepada Dinas Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI untuk melakukan pengawasan dan pengecekan ke toko obat, apotek dan juga fasilitas kesehatan milik swasta.
"Saya minta Dinkes, BPOM untuk melakukan, menyisir kembali bukan hanya saat ini tetapi yang lalu tentang keberadaan vaksin palsu itu," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pihak BPJS berupaya melakukan tuntutan perdata terhadap managemen rumah sakit untuk segera mengembalikan dana kerugian tersebut.
Baca Selengkapnya
Kemenkes akan memberikan sanksi berupa pencabutan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR) pelaku perundungan pada PPDS
Baca Selengkapnya
Mengetahui masalah tersebut, Pahala Nainggolan tak segan-segan menempuh jalur hukum
Baca Selengkapnya
Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca Selengkapnya
Heru Budi menegaskan, pelajar penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bakal dicabut bila ketahuan tawuran dan merokok.
Baca Selengkapnya
Tiga rumah sakit itu berada di Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya
IDI Jabar memastikan praktik itu bukanlah tradisi yang seharusnya ada.
Baca Selengkapnya
BPJS Kesehatan mengklarifikasi isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun dalam penyelenggaraan Program JKN.
Baca Selengkapnya
RSHS menginginkan agar calon dokter spesialis memiliki kemampuan yang bagus dan menjadi contoh teladan.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub dan Satpol PP menertibkan puluhan jukir liar minimarket untuk memberantas praktik pungli.
Baca Selengkapnya
Heboh pria lulusan SMA menjadi dokter gadungan selama dua tahun di rumah sakit Surabaya.
Baca Selengkapnya
Dia mengatakan apa yang terjadi pada Aulia Risma Lestari perlu menunggu hasil investigasi resmi pihak kepolisian.
Baca Selengkapnya