Follow
Djarot ke anak panti asuhan: Sudah pernah ke Kalijodo belum?
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Banteng Muda Indonesia (BMI) di Jl Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, siang tadi. Djarot sempat berkomunikasi dengan sejumlah anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al Khairan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Kepada mereka, Djarot sempat bertanya apakah pernah pergi ke Kalijodo. Djarot mengatakan dulu anak-anak dilarang ke Kalijodo, tapi sekarang mereka boleh ke Kalijodo.
"Sudah pernah ke Kalijodo belum? Kalau dulu tidak boleh (pergi ke Kalijodo karena Kalijodo masih dijadikan sebagai tempat prostitusi), tapi kalau sekarang boleh karena sudah bagus," kata Djarot, Kamis (30/3).
-
Siapa yang harus menjawab pertanyaan anak? Orang tua disarankan untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi kepada anak, seperti menanyakan kembali apa yang dimaksud dengan pertanyaannya.
-
Bagaimana cara anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Bagaimana Polda Jatim dampingi KPPS? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Siapa saja yang berhak menerima KJP Plus? KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
Selain itu, Djarot juga bertanya kepada anak-anak panti asuhan siapa saja yang belum menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal itu ditanyakannya agar bisa ditindak lanjuti apabila masih ada yang belum menerima KJP.
"Siapa yang sudah terima (KJP)? Yang SMK mana? Angkat tangan," tandasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca Selengkapnya
Cawagub nomor urut 1 Suswono mengatakan pasangan RIDO akan menerbitkan kartu KAMU, singkatan dari Jakarta Maju.
Baca Selengkapnya
Pencairan dana KJP Plus biasanya diumumkan melalui situs resmi atau media sosial pemerintah.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil maupun Pramono Anung mengaku tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan program-program Kartu Sakti yang dicetuskan oleh Jokowi.
Baca Selengkapnya
Selain memperingati Hati Ulang Tahun, bakti sosial juga sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Koopsudnas kepada masyarakat,
Baca Selengkapnya
Bansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca Selengkapnya
Namun Pemprov DKI belum merinci berapa nilai pencairan KJP kali ini
Baca Selengkapnya
Padahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya