Djarot mengaku sudah sampaikan keluhan Satpol PP & Dishub DKI ke Menteri PAN/RB
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat angkat suara terkait aksi unjuk rasa anggota Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Mereka turun ke jalan dengan tuntutan agar status PTT diangkat menjadi PNS.
Djarot mengakui, ada kendala dalam proses rekrutmen PNS. Persoalan ini sudah dibicarakan dengan Menteri PAN/RB Asman Abnur.
"Saya sampaikan persoalan, terkendala dengan undang-undang katanya. Saya sampaikan bahwa mereka lama banget lho dan rata-rata usianya di atas kan paling enggak usianya maksimal 35 tahun kalau nggak salah untuk CPNS. Ada beberapa yang 35 tahun ini sudah sampaikan ke (menteri)," jelas Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9).
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Apa yang menjadi protes utama tentang seleksi Akpol NTT? Hasil seleksi Catar Akpol ini banyak menuai kritikan, karena nama-nama yang diumumkan bukan merupakan putra-putri daerah asli NTT. Bahkan Ombudsman NTT menilai seleksi ini tidak memihak kepada warga NTT.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas rekrutmen CPNS? Anas pun berjanji setelah formasi telah terkumpul sesuai dengan target nasional, maka proses rekrutmen akan segera berjalan.
Mantan Wali Kota Blitar ini menegaskan Pemprov DKI tidak merekrut CPNS baru. Pemprov hanya menyanggupi rekrutmen untuk Pekerja Harian Lepas (PHL).
"Kita kan ngga pernah ada rekrutmen untuk PNS, PHL iya beberapa kali untuk PPSU ini kita lakukan," ungkapnya.
Sebelumnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan aksi di depan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Aksi tersebut diikuti oleh ratusan petugas dengan menggunakan pakaian dinas kerja masing-masing.
Ketua Presidium Pegawai Tidak Tetap (PTT) Banpol PP, Didi Ahmad mengatakan, aksi yang mereka lakukan tersebut berdasarkan permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta, tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS.
"Permasalahan status PTT Banpol PP dan PTT Dishub DKI Jakarta kurang lebih 1800 berdasarkan surat usulan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 595/082.71 kepada Kemenpan RB tentang usulan pengangkatan menjadi CPNS melalui formasi khusus," kata Didi di depan gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin (25/9).
"Maka dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang melibatkan anggota perwakilan Banpol PP Se-lndonesia," tambah Didi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaDjarot juga menyinggung bahwa PDIP memiliki kader asli Betawi seperti Rano Karno.
Baca SelengkapnyaPengumuman sejumlah wilayah terkhusus untuk Pilkada Jakarta bisa saja pada waktu-waktu terakhir atau last minute.
Baca SelengkapnyaSurat rekomendasi itu sudah diserahkan sebelum rapat kerja nasional (Rakernas) PDIP ke-V digelar.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menantang Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusung Ahok.
Baca SelengkapnyaDari lima kota dan satu kabupaten di DKI Jakarta jumlah warga yang telah melapor pencatutan NIK berjumlah 253 orang.
Baca SelengkapnyaPDIP membangun komunikasi baik ke PKB hingga PKS untuk Pilkada Jakarta karena tak bisa mengusung sendiri.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mendengar aspirasi dari akar rumput sebelum menentukan pilihan.
Baca SelengkapnyaSelain Anies, nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa juga terjaring oleh DPD PDIP DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca SelengkapnyaSelain Jakarta, PDIP juga tengah menjaring nama-nama untuk Pilkada Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan siap maju Pilkada
Baca Selengkapnya