Djarot minta Anies-Sandi sabar tak masukkan program di APBD 2018

Merdeka.com - ‎Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno menghormati proses pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2018. Djarot meminta Anies dan Sandi lebih sabar dan tidak terburu-buru memasukkan program mereka.

Djarot mencontohkan saat peralihan pemerintahan DKI Jakarta dari Fauzi Bowo ke Joko Widodo pada 2012. Saat itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan oleh Fauzi Bowo, bukan gubernur terpilih.

"Waktu itu memang RPJMD dan RKPD itu disusun oleh Pak Fauzi Bowo. Kemudian masuklah Pak Jokowi, di situ ada penyempurnaan-penyempurnaan dengan penambahan program unggulan. Saya ingat betul, penambahan program unggulan yang masuk di situ adalah program KJP dan KJS," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/5).

Kondisi serupa sebenarnya kembali dirasakan saat ini. Alasannya, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan pembahasan RKPD 2018 yang mengacu pada RPJMD, di mana tenggat waktunya hingga 31 Mei 2017. RKPD nantinya akan menjadi acuan dalam menyusun APBD DKI Jakarta 2018.

Mantan Wali Kota Blitar ini berharap kubu Anies-Sandi tidak buru-buru dan ngotot menyisipkan program prioritas mereka. Djarot akan mengundang DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyamakan persepsi dalam situasi ini.

"Makanya untuk proses seperti ini mari kita dengarkan dan tunggu apa masukan atau apa keputusan dari Kemendagri. Karena ini bukan di Jakarta doang. Tapi juga di seluruh Indonesia. Bagaimana pedoman umumnya ya dari Kemendagri," tutupnya.

Sebelumnya, pandangan berbeda disampaikan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Dia mengatakan, Pemprov DKI akan mengakomodir program kerja Anies-Sandi.‎ Sayangnya sampai saat ini belum ada komunikasi dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan tim sinkronisasi mereka.

‎"Kalau saya tadi sudah ada Permendagri-nya lupa saya nomor berapa. Tadi saya sampaikan di sini. Permendagri saya lupa nomornya tahun 2017 pasal 8a nomornya saya lupa, untuk penyusunan di situ dibilang untuk penyusunan RKPD harus masukan visi misi kepala daerah terpilih," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/5).

Dia mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan program kerja Anies-Sandi sudah mulai disisipkan dalam pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 ini. Namun program yang mungkin masuk bukan dalam bentuk pembangunan fisik karena memerlukan waktu yang lama.

"Kalau saya sih wajar saja kalau program 100 hari gubernur baru diakomodir tapi tidak mungkin kegiatan fisik gak cukup waktu untuk lelang. Paling di situ kalau mau ada rumah untuk masyarakat DP nol rupiah soal kajiannya," jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.

Salah satu program yang mungkin masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 adalah pendanaan untuk UMKM, Oke Oce‎. Walaupun belum mendapatkan detailnya, Saefullah mengaku, program tersebut hanya memberikan pembinaan.

‎"Saya juga belum tahu itu oke oce programnya seperti apa. Tapi ada masukan, katanya oke oce enggak perlu uang banyak cuma ratusan juta. Kalau program DKI segitu kecil karena katanya dibiayai bank ini hanya untuk menggaet masyarakat supaya tahu bagaimana jalankan bisnis," tutupnya. (mdk/noe)