Djarot miris banyak aset DKI tak terkelola dengan baik
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta selama beberapa bulan terakhir akan fokus untuk mendata semua aset milik DKI yang selama ini banyak terbengkalai. Aset yang tak diurusi belakangan diketahui malah bermasalah karena dikuasai pihak lain.
"Makanya kita inventarisasi semua aset kita baik yang sudah clear, tidak bermasalah, baik yang lagi ada masalah, semuanya yang dikuasai SKPD. Aset kita ini jumlahnya banyak banget," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/7).
Diakuinya, kelemahan Pemprov DKI dalam pengelolaan aset karena kelemahan pada dokumen-dokumen, pemanfaatan lahan, pencatatan dan pengamanannya. Tahun ini dirinya akan berkonsentrasi pada aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Dimana sertipikat aset Pemda diserahkan? Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
"Itu nilainya paling tinggi, baru dari situ aset yang bergerak, alat berat dan sebagainya," ujar Djarot.
Dia berharap tahun depan penyalahgunaan wewenang terhadap aset sudah tidak ada lagi. Agar optimal, ke depannya pengelolaan akan dilakukan wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu kita rumuskan satu sistem supaya pengelolaan aset itu betul bisa didesentralisasikan di tingkat wilayah," katanya.
Djarot melanjutkan, masing-masing wilayah kota bisa berkoordinasi dengan SKPD terkait. Penguatan aset-aset pemerintah itu nantinya akan didesentralisasikan dengan pemerintah pusat.
"Kita punya peta masing-masing aset kita di wilayah tersebut, di tingkat kelurahan asetnya apa saja terutama tanah, dikuasai siapa, kita punya peta bidang itu," papar Djarot.
"Peta bidang dari tiap kelurahan ditarik akan menjadi masing-masing kecamatan. Semua aset lahan itu kan pasti ada di wilayah kelurahan, apapun milik siapapun. Sehingga dengan cara seperti ini tidak ada ego untuk saling menyembunyikan aset di masing2 SKPD" tambahnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI membeberkan penyebab Rusunawa Marunda terbengkalai hingga akhirnya dijarah
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru.
Baca SelengkapnyaSejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca SelengkapnyaKritik ini muncul setelah Nabilah menerima banyak keluhan warga di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan.
Baca Selengkapnya