Follow
Djarot: Raperda Reklamasi masih dibahas, agar tak sepotong-potong
Merdeka.com - Siang tadi, DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI menggelar rapat Paripurna. Salah satu yang jadi bahasan dalam Paripurna tersebut soal Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pantai dan Pulau Kecil di Jakarta.
Tak lupa proyek reklamasi pantai juga disinggung. Dijelaskan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, pembahasan soal reklamasi memang harus dibahas tuntas dan disampaikan pada publik agar tak semua paham tujuan diadakannya reklamasi.
"Soal Raperda Reklamasi banyak hal yang harus dibahas. Makanya perlu dibuka betul kepada publik, supaya semua tahu, supaya paham dan hasilnya tidak sepotong-potong," kata Djarot kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta, Senin (30/11).
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Kenapa proyek restorasi menuai kecaman? Mereka takut proyek tersebut akan menjadi rekonstruksi besar-besaran atas monumen terkenal tersebut dan merugikan pelestarian struktur bersejarahnya.
-
Siapa yang setuju dengan AHY? Menteri ATR/BPN ini mengaku sudah berbicara dengan capres Prabowo Subianto yang memiliki kekhawatiran yang sama. Menurutnya, jika kemiskinan dipertahankan, maka jual beli suara semakin merajalela. 'Kalau kemiskinan dipertahankan, politik vote buying akan merajalela. Jadi ini perlu jadi atensi kita bersama, dan saya telah berbicara intens dengan Pak Prabowo Subianto yang setuju beliau sangat setuju karena beliau juga merasakan hal yang sama dan Gerindra mengalami nasib yang tidak jauh berbeda. Artinya di luar ekspektasi yang telah ditargetkan sebelumnya,' pungkasnya.
Dia menilai proyek ini memang masih pro dan kontra. Tapi dia menganggap hal yang biasa.
"Dengan cara seperti ini kita buka ruang diskusi supaya orang ngerti kawasan pesisir itu seperti apa. Kita jelasin dong ada yang menentang ada yang mendukung itu biasa, yang penting kita tidak merusak ekosistem di situ. Kita lakukan kajian secara komprehensif," jelasnya.
Meski terus dibahas, lanjutnya, belum ada tanda kapan raperda itu disahkan. "Justru sekarang kita ingin disiplinkan, AMDAL seperti apa. Sekarang mau kita tertibkan malah jadi masalah," ucapnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca Selengkapnya
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, mempertanyakan sikap PDIP terkait program pembangunan hunian empat lantai di Jakarta kepada Cagub Pramono.
Baca Selengkapnya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca Selengkapnya
Naturalisasi pemain Timnas Indonesia menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Baca Selengkapnya
Debat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.
Baca Selengkapnya