Follow
Djarot saran anggota DPRD tak beli mobil usai tunjangan transportasi naik
Merdeka.com - Kendati Pemprov DKI Jakarta menyetujui kenaikan tunjangan transportasi, namun Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyarankan agar para anggota DPRD tidak membeli mobil baru. Sebaiknya, menurut Djarot, para anggota Dewan ini menyewa atau menggunakan jasa leasing (penyewaan).
"Kalau untuk pembelian mobil baru sebaiknya tidak beli, sebaiknya kita leasing saja," cetusnya, Rabu (4/10).
Tak hanya bagi anggota Dewan, eksekutif yang mendapat alokasi anggaran pembelian mobil baru juga disarankan hal yang sama. "Dianggarkan mobil baru, saya bersama eksekutif sama Pak Sekda kalau bisa enggak usah beli. Leasing saja, yang sesuai kita sewa. Kalau Ketua Dewan kan sudah ada mobilnya," jelasnya.
-
Siapa yang setuju dengan Den Dimas tentang membeli kendaraan? Pendapat ini disetujui oleh Tommy Halim, Consumer Business Collaboration Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
-
Kenapa leasing menarik mobil? Penarikan kendaraan hanya boleh dilakukan jika debitur (nasabah) dinyatakan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban pembayaran cicilan sesuai perjanjian.
-
Mobil apa saja yang direkomendasikan? Sedikitnya ada 5 mobil bekas dengan harga di bawah Rp100 juta yang dapat dijadikan pilihan.
-
Mobil apa yang harus dipilih? Pertimbangkan dengan matang mobil mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan mobil untuk penggunaan sehari-hari, keperluan keluarga, atau untuk bisnis. Perhatikan juga faktor-faktor seperti jumlah penumpang, frekuensi penggunaan, dan kondisi jalan yang akan dilewati.
Salah satu syarat kenaikan tunjangan transportasi dewan ialah mobil dinas harus segera dikembalikan. Djarot pun meminta setelah 101 unit mobil dikembalikan, harus segera dilakukan lelang terbuka oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).
Lelang tersebut kata Djarot dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi Pemprov DKI Jakarta. "Dengan cara seperti itu maka akan menjadi salah satu penghasilan BPAD kita," ujarnya.
Jika pun disimpan lama, nilai mobil terus menurun setiap tahunnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca Selengkapnya
Anggaran satu unit Alphard yang diperuntukkan bagi empat pimpinan yakni Rp1,4 miliar.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca Selengkapnya
Untuk pesawat charter dengan menggunakan Citation Excel dengan 8 penumpang, harga Rp419 juta.
Baca Selengkapnya
Sejak tadi pagi deretan sepeda motor memadati trotoar depan gedung DPRD DKI Jakarta
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca Selengkapnya
Tak hanya itu, ia juga menduga adanya unsur bisnis di balik kewajiban PNS pakai kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Polisi juga amankan delapan unit mobil dengan plat nomor palsunya disertakan 25 KTA DPR yang diduga palsu.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR meyakini pemerintah akan tetap untung meski menggratiskan tarif tol saat arus mudik dan balik.
Baca Selengkapnya