Djarot: Saya enggak bisa bayangkan bangunan Pulau G dibongkar
Merdeka.com - Komite gabungan yang diketuai Menko Maritim Rizal Ramli memutuskan menghentikan selamanya pembangunan proyek reklamasi Pulau G. Tidak hanya itu, semua bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut juga harus dirobohkan karena pulau G akan dijadikan ruang terbuka hijau.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku bingung dengan kewajiban membongkar bangunan yang sudah banyak berdiri di pulau itu. Dikhawatirkan justru memperparah kondisi lingkungan.
"Saya enggak bisa bayangin kalau bangunan dibongkar kembali. Berarti kebongkar semua. Padahal bangunan eksistingnya sudah hampir 100 persen. Bagaimana bongkarnya? Apakah akan dikembalikan ke semula? Dampak-dampak ini harus dipertimbangkan betul," ujar Djarot di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/7).
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Apa yang Samsul harapkan untuk Jakarta? Di usia Jakarta yang akan menyentuh angka 497 tahun, Samsul berharap ke depannya agar Jakarta dapat memperbanyak taman dan memperbaiki taman-taman yang sudah ada. Menurutnya, taman adalah fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati oleh para warga sekitar untuk beraktivitas.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
Dalam pandangannya, pembongkaran bangunan di Pulau G bakal sulit dilakukan. Dia berharap komite gabungan reklamasi dapat melihat dari sisi penerapannya di lapangan.
"Saya pribadi sih, harus patuh kepada proses hukum dan pemerintah pusat. Tapi bagaimana prosesnya di lapangan harus disiapkan juga. Karena itu bukan hal yang mudah lho," katanya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mematuhi keputusan komite gabungan reklamasi terkait keputusan yang menyatakan empat pulau reklamasi masuk dalam kategori pelanggaran berat dan sedang. "Ya itu sudah keputusan pemerintah, mau bagaimana lagi," katanya.
Pemprov DKI harus siap menghadapi tuntutan dari pengembang yang telah mengantongi izin pelaksanaan pengerukan pulau-pulau itu. Apalagi izin tersebut dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Ya mau bagaimana lagi. Kalau sudah begitu, ya sudah. Ya risiko. Meskipun saya tidak paham betul proses dan prosedurnya seperti apa. Apa bisa diputuskan sepihak," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaDjarot Saiful Hidayat menilai, ketidaksiapan dalam pemindahan IKN sebagai cerminan kebijakan yang tergesa-gesa.
Baca SelengkapnyaIzin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca Selengkapnya