Djarot sebut larangan motor di kawasan ganjil genap masih dikaji
Merdeka.com - Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memiliki wacana larangan bagi sepeda motor untuk melintas di beberapa kawasan ganjil genap. Salah satunya di Jalan Rasuna Said, Kuningan.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menuturkan, rencana itu masih sebatas wacana dan tengah dikaji Polda Metro Jaya dan Dishub DKI. "Kaji dulu kita kaji dulu ya kita kaji dishub sama polda ya tentang ya kemungkinan-kemungkinannya." Kata Djarot, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (21/6).
Salah satu kajiannya soal efektivitas menutup kawasan ganjil genap bagi sepeda motor dengan dampaknya mengurangi kemacetan di Jakarta. "Sepeda motor ini kan luar biasa ya banyaknya ya luar biasa dan juga menimbulkan kemacetan jadi kita lihat dulu kita kaji betul apakah memang bisa ya untuk dilakukan ke motor," ujarnya.
-
Bagaimana rencana mengurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dilakukan untuk kurangi macet di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kenapa Jakarta membatasi usia kendaraan? Pembatasan usia kendaraan bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Kendaraan tua umumnya menghasilkan emisi yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan baru. Ini disebabkan oleh teknologi mesin yang sudah ketinggalan zaman dan kurang efisien.
-
Bagaimana kemacetan di Jakarta berkurang? Sehingga, Latif mengatakan kemacetan yang kerap terjadi setiap jam pulang kerja akan berkurang mulai besok.
-
Bagaimana cara mengatasi kemacetan di Jakarta? Diperlukan langkah khusus untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi serta menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum yang memadai.
-
Kenapa ada program pemutihan pajak sepeda motor? Pemutihan pajak kendaraan ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan terhadap pajak serta meningkatkan pendapatan daerah.
Dia menuturkan, kebijakan ini bertujuan mengajak masyarakat menggunakan kendaraan umum. Sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
"Tujuannya jelas sebenarnya kita minta mengimbau warga masyarakat untuk melepaskan atau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi," ucapnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menggelar rapat dengan Polda Metro Jaya untuk menangani masalah kemacetan di Jakarta. Dari rapat tersebut tercetus ide mencoba menutup jalan buat sepeda motor di beberapa kawasan ganjil genap.
"Ide itu berdasarkan saat dilakukan rapat forum rapat lalu lintas di Polda Metro Jaya terkait situasi Jakarta yang memang semakin macet, karena disebabkan banyaknya saat ini sedang giat-giatnya dilakukan pembangunan infrastruktur," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah di Balai Kota, Jakata Pusat, Selasa (20/6).
Namun hal itu kata Andri masih harus dilakukan persiapan lebih lanjut. "Ada ide bagaimana pembatasan sepeda motor dengan rute ganjil genap loh bukan sampai Rasuna Said. Ini dengar info sampai Rasuna Said loh, ganjil genap. Tetapi itu juga harus dipersiapkan baik rambunya, baik markanya, baik personelnya kalau sudah siap semuanya, baru disosialisasikan, baru diuji cobakan," ujarnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaZulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaRencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.
Baca SelengkapnyaPembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi B DPRD DKI mendukung pembatasan kepemilikan dan usia kendaraan bermotor sehingga kemacetan dan polusi udara di Jakarta dapat diatasi.
Baca SelengkapnyaKualitas udara Jakarta berada pada titik terburuk dan mengancam kesehatan.
Baca Selengkapnya"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya"Kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto
Baca SelengkapnyaStrategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca Selengkapnya