Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot sebut transparansi informasi jadi bahan buat peras pejabat

Djarot sebut transparansi informasi jadi bahan buat peras pejabat Djarot berbuka di Cakung. ©2016 Merdeka.com/Raynald Ghifari Lubabah

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, transparansi informasi publik yang saat ini sedang gencar dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kadang sering disalahgunakan. Oknum tertentu menggunakannya untuk memeras para pejabat atau mencemarkan nama baik Pemprov DKI.

"Transparansi publik itu harus. Masyarakat berhak mengetahui berbagai informasi publik terutama masalah transparansi yang ada di DKI. Mulai dari proses penganggaran, proses perencanaan sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya. Tetapi saya minta janganlah keterbukaan ini dimaknai secara negatif," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7).

Mantan Wali Kota Blitar itu meminta semua pihak melaporkan jika ada oknum yang menyalahgunakan keterbukaan informasi. Walaupun mereka oknum dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mencari kesalahan untuk memeras dan mencemarkan nama baik Pemprov DKI, maka pihaknya tak segan-segan menuntut secara hukum.

"Saya sampaikan, kalau ada oknum-oknum seperti itu yang mencari-cari kesalahan kemudian arahnya adalah memang memeras dan mencemarkan nama baik, maka kami bisa menuntut. Supaya fair. Karen a itu, kita perlu melakukan upaya pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat untuk memaknai secara benar transparansi yang selama ini kita lakukan," tegas politisi PDI Perjuangan ini. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak

Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Baca Selengkapnya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

Baca Selengkapnya
DPR Ingatkan Propam Polri Responsif Terima Aduan Etik Polisi
DPR Ingatkan Propam Polri Responsif Terima Aduan Etik Polisi

Propam Polri punya terobosan baru. Bisa laporkan dugaan pelanggaran kode etik polisi lewat whatapp.

Baca Selengkapnya
Jokowi Terima Laporan Intelijen Soal Parpol, Gerindra: Demi yang Terbaik untuk Bangsa
Jokowi Terima Laporan Intelijen Soal Parpol, Gerindra: Demi yang Terbaik untuk Bangsa

Gerindra menyebut di negara lain pun presiden mendapatkan laporan intelijen soal partai politik.

Baca Selengkapnya
Penuhi Panggilan Polisi, Sekjen PDIP Hasto: Ini Saya Bawa Banyak Bukti
Penuhi Panggilan Polisi, Sekjen PDIP Hasto: Ini Saya Bawa Banyak Bukti

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini

Baca Selengkapnya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya
Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Menkominfo Buka Suara soal Kebocoran Pemilih KPU: Sekarang Data Mahal Harganya

Baca Selengkapnya
Macam-Macam Laporan Warga ke 'Lapor Mas Wapres', Mulai Masalah Rumah Tangga hingga Lumpur Lapindo
Macam-Macam Laporan Warga ke 'Lapor Mas Wapres', Mulai Masalah Rumah Tangga hingga Lumpur Lapindo

Salah satu isi laporan yang dikirin melalui nomor WhatsApp Lapor Mas Wapres ialah berisi soal janji bisa menggantikan lumpur Lapindo.

Baca Selengkapnya
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta
NIK KTP Anggota DPRD dari PDIP juga Dicatut Jadi Pendukung Dharma Pongrekun di Pilkada Jakarta

PDIP akan membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga Jakarta.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya