Djarot tak ambil pusing Raperda reklamasi tak kunjung dibahas

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak ambil pusing dengan belum dibahasnya dua Raperda reklamasi yakni Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta. Walaupun sebentar lagi dirinya akan segera digantikan oleh Anies Baswedan.

Untuk diketahui, rencananya Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akan dilantik menjadi pemimpin Pemprov DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 mendatang. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo.

"(Pembahasan Raperda) Biar jalan saja," singkat Djarot usai usai peresmian RPTRA Jaka Teratai, Jl Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (3/10).

Namun yang jelas, Pemprov tetap teguh pada pasal yang diperdebatkan terkait kontribusi tambahan 15 persen. Mantan Wali Kota Blitar ini juga sudah secara resmi mengajukan surat tertulis kepada DPRD DKI agar segera melanjutkan pembahasan raperda tentang reklamasi tersebut.

"Makanya setiap kami berkirim surat kami bersikukuh kontribusi tambahan 15 persen itu tidak bisa diturunkan" ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, kini keputusan melanjutkan pembahasan berada di Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Karena pihak eksekutif telah mengirimkan surat sebanyak tiga kali terkait kelanjutan pembahasan dua perda tersebut.

Namun, dia mengungkapkan, pengambilan keputusan tersebut melalui proses yang panjang. Karena nantinya Prasetio akan mengundang empat pimpinan dewan lainnya dan ketua fraksi untuk menentukan apakah dilanjutkan atau tidak pembahasan perda reklamasi ini.

"Sekarang tergantung Ketua DPRD-nya. Surat kepada DPRD kan pasti masuknya nanti ke pimpinan, rapatin dulu pasti. Bisa jadi dalam rapat itu ada prokontra, nah kita nunggu aja (lanjut apa enggak)," katanya kepada merdeka.com, Kamis (14/9).

Iman mengatakan, tidak bisa memberikan sikap pasti terkait dengan pembahasan perda reklamasi ini. Sebab dia masih harus menunggu keputusan Partai Gerindra terhadap pengerukan laut.

"Kalau saya sih nunggu dari Gerindra, tapi sebenarnya suka gak suka ujungnya tetap aja nunggu gubernur baru," tutupnya.