Djarot tak masalah Plt gubernur rombak APBD DKI
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat tidak masalah jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 diubah oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI dan anggota DPRD DKI. Menurutnya, yang terpenting adalah subtansinya tidak berubah.
Walaupun begitu, Djarot menyakini, Sumarsono atau akrab disapa Sony itu tidak akan macam-macam melakukan perubahan jauh dari substansi pembangunan ibu kota.
"Enggak apa-apa. Makanya nanti secara substansial akan kita lihat. Enggak apa-apa. Saya yakin secara substansial tidak dirubah, saya yakin itu. Paling yang diubah yang kecil-kecil," katanya seusai mengikuti pengajian di Jalan Radio Dalam VII, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Siapa yang menang Pilkada DKI 2017? Hasil resmi dari Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno memenangkan pemilihan dengan perolehan suara 57,96%, mengalahkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat yang memperoleh 42,04%.
Mantan Wali Kota Blitar ini menduga, perubahan dalam APBD DKI 2017 karena adanya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun begitu, dia menyerahkan masalah pembahasan itu kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) DKI.
"Kita kan punya tim anggaran eksekutif yang betul-betul sudah memahami substansi. Kan ada Pak Sekda, Bappeda, BPKAD dan semua SKPD. Jadi mereka memahami itu," terangnya.
Djarot percaya TAPD DKI yang akan mampu mempertahankan proporsi anggaran dalam APBD DKI. Sehingga setelah nanti dirinya bersama pasangannya Basuki Tjahaja Purnama kembali aktif, akan meminta laporan dan pertanggungjawaban dari mereka.
"Saya percaya dan kita lihat saja nanti ya. Tentunya kita akan bisa minta informasi dan pertanggungjawaban dari tim anggaran eksekutif," tutupnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaDjarot menegaskan koalisi gemuk bukan jaminan menang.
Baca SelengkapnyaDPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Baca SelengkapnyaDoli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.
Baca SelengkapnyaRudy juga memastikan jika PDIP tidak akan berubah haluan menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaDjarot belum mau bicara banyak siapa kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya