Follow
Djarot Tak Setuju Ganjil Genap Motor: Kasihan Wartawan
Merdeka.com - Rencana penerapan ganjil-genap untuk kendaraan sepeda motor di wilayah DKI Jakarta menuai perdebatan. Langkah ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengurangi polusi udara di ibu kota.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat tak setuju bila kendaraan roda dua diberlakukan ganjil genap.
"Kalau motor iya, artinya orang akan semakin banyak beli motor, ya gak? Misalnya aku punya ganjil, besok aku beli lagi kan genap, nah begitu soal motor," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (3/7).
-
Kenapa motor jadi populer di Indonesia? Sepeda motor semakin diminati dari hari ke hari karena menjadi salah satu alat transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, yang dinilai lebih efisien dalam penggunaan waktu.
-
Apa itu gadai BPKB motor? Gadai BPKB motor adalah proses di mana pemilik kendaraan menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan seperti Pegadaian.
-
Motor gede itu apa? Motor gede, atau moge, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin di atas 250 cc, sering kali dikaitkan dengan gaya hidup mewah dan komunitas penggemar.
-
Gimana cara milih motor gede? Pilih motor sesuai dengan kebutuhan, kemampuan berkendara, dan anggaran. Pertimbangkan spesifikasi, kenyamanan, dan desain sebelum membeli.
-
Siapa yang punya motor gede? Tak jarang, para pemilik motor gede membentuk komunitas untuk berbagi pengalaman, mengadakan event gathering, hingga melakukan touring bersama.
-
Kenapa gadai BPKB motor bisa jadi solusi? Gadai BPKB motor di Pegadaian merupakan solusi cepat dan praktis untuk mendapatkan dana tunai tanpa harus kehilangan kendaraan.
"Kalau motor enggak lah, kalau motor menurut saya sih jangan, kasihan wartawan lah," sambungnya.
Politikus PDIP itu menambahkan, pelarangan kendaraan melintas di wilayah ganjil genap hanya salah satu pemecahan jangka pendek. Namun, Djarot mendorong diberlakukan adanya Electronic Road Pricing (ERP) supaya kendaraan yang melintas di jalan tersebut membayar.
"Kalau ada ERP, ganjil genap enggak usah. Punya mobil (orang) kaya, gak mau naik angkutan umum masuk ERP bayar. Kalau angkutan umum enggak bagus ya diperbagus dibanyakin," pungkas Djarot.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya
Menurut Ganjar perlu adanya transisi energi yang bersih. Tetapi prosesnya tidak bisa instan. Perlu adanya kesiapan.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 49,2 persen warga tidak setuju terkait pembatasan usia kendaraan di Jakarta karena faktor ekonomi.
Baca Selengkapnya
Jumlah kendaraan di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengesahkan UU Nmoor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta pada 25 April 2024 lalu.
Baca Selengkapnya