Djarot tegaskan masih punya wewenang pecat lurah lakukan pungli
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ikut geram mendengar perilaku anak buahnya melakukan pungli dalam pengurusan surat sertifikat tanah warga. Djarot mengamini langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menindak tegas lurah nakal jika terbukti melakukan pungli.
"Selama kami masih menjabat, kami copot, kami tidak main-main dengan tindakan pungli dan Korupsi," tegasnya saat ditemui di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).
Hingga Oktober 2017, Ahok dan Djarot masih memiliki wewenang menindak anak buahnya yang melanggar aturan. Termasuk mencopot dan mengganti pejabat daerah.
-
Siapa ayah Ahok? Diketahui, pria kecil ini merupakan anak dari Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsing keturunan Tionghoa .
-
Bagaimana hubungan Ahok dan Puput? Walaupun usia mereka berbeda jauh, keluarga mereka kini hidup dalam keharmonisan. Mereka bahkan diberkahi dengan dua anak yang bernama Yosafat dan Sarah Eliana.
-
Kapan Ahok menikahi Puput? Pada tanggal 25 Januari 2019 yang lalu, eks Gubernur DKI Jakarta menikah pada usia 52 tahun, sementara pada saat itu Puput masih berusia 22 tahun.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Bagaimana Puput menjaga hubungan keluarga Ahok dan keluarganya? Sebagai anak dan menantu yang baik, Puput selalu berusaha membuat hubungan keluarganya dan keluarga Ahok harmonis. Jika ayahnya atau ibunya berulang tahun ia akan mengajak ibu Ahok ikut serta. Sebaliknya, jika keluarga Ahok punya acara besar Puput akan mengajak ayah ibunya untuk berpartisipasi.
-
Apa yang membuat Ahok heran tentang koruptor? Dia menyoroti hukum dan sanksi para koruptor. Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya. Beberapa di antaranya bahkan tak segan pamer kekayaan.
"Kita menjabat masih lima bulan lagi, jika ketahuan dan terbukti kami tidak segan untuk mencopot lurah tersebut dan menggantikan posisinya. Kita akan koordinasi dengan Mendagri untuk mempertimbangkan pencopotan tersebut, toh itu masih kewajiban kita," tegasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI tengah menggalakan program kemudahan pengurusan sertifikat tanah bagi warga. Jamur warga justru mengadukan perilaku pejabat kelurahan yang melakukan praktik pungutan liar tersebut. Ahok mencatat ada lebih dari satu lurah yang diduga melakukan praktik pungli.
Ahok memastikan bakal memecat lurah nakal yang melakukan pungli kepada warga yang hendak mengurus sertifikat tanah. Ahok tidak terima dengan perilaku lurah yang menggunakan modus baru dengan cara menyuruh warga membeli tanah yang bukan miliknya jika ingin membuat sertifikat.
Tidak tanggung-tanggung, Ahok bukan hanya memecat orang tersebut dari jabatan sebagai lurah, tapi memecatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Kita akan keluarin makanya ketemu modus ini. Kita akan pecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kita akan suruh inspektorat turun. Saya dari tadi sudah minta memo ke staf saya," ujar Ahok di Kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).
Langkah tegas ini diambil karena sebelumnya Ahok sudah memperingatkan anak buahnya untuk tidak berlaku nakal. "Saya bilang kalau kalian curang engga usah coba-coba sama saya. Saya pelajari, saya tahu niat curangnya seperti apa. Kita akan keluarin," tegasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.
Baca SelengkapnyaKejagung siap pecat anggota yang terbukti bersalah
Baca SelengkapnyaMajelis hakim panel memberikan waktu 14 hari kepada pemohon untuk menyempurnakan permohonannya.
Baca SelengkapnyaSejumlah polisi dihukum usai terbukti terlibat dalam kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project.
Baca SelengkapnyaMegawati menjelaskan, alasan Ganjar dan beberapa tokoh lain diangkat menjadi pengurus DPP untuk kebutuhan DPP PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaKapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menegaskan bakal menindak tegas anggota Polri yang melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaDjarot menuturkan, Jokowi yang meminta kepada PDIP agar mengusung keduanya sebagai kepala daerah
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar memberhentikan secara tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 28 personel Polri karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaPengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.
Baca Selengkapnya