Follow
DKI Pertimbangkan Perluasan Ganjil Genap & Pembatasan Transportasi saat PPKM Level 3
Merdeka.com - Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dipertimbangkan menjadi syarat pembatasan aktivitas warga selama libur natal 2021 dan tahun baru 2022. Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa instrumen pembatasan masih dalam tahap diskusi.
"SIKM nanti kita akan pertimbangkan. Jadi belum diputuskan semua masih dalam pembahasan," kata Riza di Balai Kota, Rabu (24/11).
Riza berujar, PPKM Level 3 menjadi dilematis lantaran durasi kebijakan tersebut hanya 1 pekan. Sehingga instrumen pembatasan aktivitas warga di Jakarta perlu dipersiapkan tanpa menimbulkan bongkar pasang kebijakan. Khusus untuk kegiatan di sektor hiburan, Riza mengaku perlu ada revisi di PPKM Level 3.
-
Mengapa masa kerja PPK Pilkada 2024 relatif panjang? Masa kerja PPK Pilkada 2024 yang relatif panjang ini, mencakup berbagai tahapan penting dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Mengapa masa kerja PPS Pilkada 2024 bisa diperpanjang? Namun, jika terjadi situasi khusus seperti pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilu susulan atau Pemilu lanjutan, dan Pemilihan susulan atau Pemilihan lanjutan, maka masa kerja PPS bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
-
Kapan PKL dilakukan? Biasanya, PKL diberikan pada siswa setelah melewati tahun ketiga di sekolah.
-
Mengapa masa kerja PKD bervariasi? Masa kerja PKD Pilkada 2024 ini dimulai sejak pelantikan dan berlangsung hingga semua tahapan Pemilu 2024 selesai. Biasanya, masa kerja PKD berlangsung selama 7 bulan. Namun, ini dapat bervariasi tergantung pada jadwal Pilkada di masing-masing daerah.
-
Bagaimana libur Pilkada 2024 diatur? 'Untuk libur yang terkait Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan proposal kepada Presiden yang akan diatur melalui Perpres,' tegasnya.
-
Kenapa libur panjang di 2025 ada 27 hari? Sama dengan tahun 2024, totalnya ada 27 yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama,' ucapnya.
"Semua unit-unit yang selama ini dilonggarkan nanti kita akan diskusikan, kita evaluasi mana yang perlu dilakukan revisi selama satu minggu," ujarnya.
Selain SIKM, penambahan ruas untuk ganjil genap dan pembatasan kapasitas transportasi umum, saat PPKM juga masuk dalam daftar instrumen pembatasan yang sedang dipertimbangkan Pemprov DKI.
"Terkait pengaturan ganjil genap, kapasitas jam operasional, juga semua nanti akan disesuaikan," tutupnya.
Diketahui, masa berlaku PPKM Level 3 dimulai sejak 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin
Baca Selengkapnya
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca Selengkapnya
Pembatasan operasional angkutan barang selama mudik lebaran itu berdasarkan keputusan bersama antara kepolisian dengan sejumlah pemangku kebijakan.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi mengatakan telah menugaskan PT ASDP agar membuat rencana cadangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi.
Baca Selengkapnya
Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.
Baca Selengkapnya
Pembatasan kendaraan pribadi di Jakarta bertujuan untuk mendorong penggunaan transportasi umum, mengatasi kemacetan, dan mengurangi emisi gas buang.
Baca Selengkapnya
Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca Selengkapnya
Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya
Untuk one way dari KM 414 ke KM 72 sesuai jadwal jam 14.00 WIB sementara tidak laksanakan
Baca Selengkapnya
Slamet mengatakan, penerapannya mengacu pada volume kendaraan di ruas jalan tol tersebut.
Baca Selengkapnya
Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.
Baca Selengkapnya