DKI Raih Opini WTP dari BPK 5 Kali Berturut-turut, Anies: Kita Kerja Luar Biasa Keras

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan saat awal menjabat tahun 2018 banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Termasuk untuk mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). pihaknya bekerja keras tanpa henti.

Hal itu disampaikan Anies terkait keberhasilan Pemprov DKI Jakarta meraih Opini WTP yang ke-5 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang dimulai sejak 2017 hingga akhir masa jabatannya.

"Pertama kita kerja luar biasa keras ketika awal tahun 2018, itu pertama kali. PR-nya luar biasa banyak, itu nonstop," ujar Anies kepada wartawan usai sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Setelah pekerjaan banyak dan melelahkan di tahun 2018, kata Anies, jajarannya sudah mulai membiasakan diri melakukan kerja secara efisien untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Anies mengklaim telah membuat pola kerja yang baik untuk Jakarta menjadikan Opini WTP sebuah kebiasaan dan budaya, sepeninggalnya lengser dari jabatan gubernur.

"Kemudian dari situ kita belajar di tahun 2019, mulai kita lebih efisien sampai sekarang juga begitu. Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk selama lima tahun ini," jelasnya.

Selain itu, dia juga sempat mengungkapkan pengalaman yang paling berat di Jakarta adalah pengelolaan aset. Alasannya, masih banyak aset milik Pemprov DKI yang belum terdata.

"Salah satu PR terbesar adalah aset, dan tidak mungkin aset itu dikerjakan sendiri. Aset yang banyak misalnya Disdik, Dinkes itu semua harus kerja bersama," sebut dia.

Oleh sebab itu, untuk bisa meraih Opini WTP, Anies menilai perlu adanya kerja bersama segala pihak baik eksekutif, legislatif, hingga ke institut pemeriksa lainnya.

"Saya percaya seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki pengalaman untuk bekerja bersama lintas sektor, tidak bisa sendiri, tidak bisa BPKD sendiri tidak bisa inspektorat sendiri, tidak bisa BPAD sendiri," pungkasnya.