Follow
DKI Rem Darurat, Ada Karyawan Positif Covid-19, 1 Gedung Perkantoran Ditutup 3 Hari
Merdeka.com - Pemprov DKI resmi menarik rem darurat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Fokusnya ada pusat perkantoran agar tidak kembali bermunculan klaster baru.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan jika terdapat satu atau dua karyawan yang tertular Covid-19, maka aktivitas satu gedung perkantoran tersebut harus tutup selama 3 hari.
"Untuk pihak swasta, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus (positif Corona) maka kegiatan harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Gedungnya harus tutup selama 3 hari operasi," kata Anies saat jumpa pers di Balai Kota, Minggu (13/9).
-
Siapa yang berisiko tinggi penyakit jantung di kantor? Para pria yang mengalami tekanan pekerjaan atau ketidakseimbangan antara usaha dan penghargaan mereka menghadapi lonjakan risiko penyakit jantung sebesar 49 persen.
-
Dimana kantor pusat BPS berada? Dilansir dari situs resmi bps.go.id, kegiatan statistik di Indonesia sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dimana letak Balai Kota Padang? Balai kota ini berada di Jalan Mohammad Yamin, No.57, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
-
Di mana penjara over kapasitas di Jawa Tengah? Berbagai cara untuk menanggulanginya mulai pendistribusian narapidana ke tempat-tempat yang masih longgar hingga program asimilasi.
Ia menjelaskan perkantoran pemerintahan di ibu kota sesuai pengaturan dalam PermenPAN-RB tentang zona risiko tinggi maka diperbolehkan beroperasi maksimal 25 persen dari jumlah pegawai. "Dua pekan kedepan akan beroperasi dalam status izinkan ASN 25 persen."
"Kecuali kantor pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada publik yang terkait kebutuhan mendasar, seperti pemadam kebakaran, kesehatan dan lain-lain," katanya.
"Kasus terbanyak dari kejadian adalah dari perkantoran itulah sebabnya mulai PSBB fokus kita adalah pembatasan di area perkantoran pemerintahan. Atur jam kerja pegawai. Di swasta harus ada peningkatan kedisiplinan apabila harus bekerja di kantor, sebanyak-banyaknya 25 persen."
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca Selengkapnya
Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnya
" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkotor di dunia.
Baca Selengkapnya
Pekerjaan bagi ASN yang WFO akan diperbanyak. Sehingga pengawasan tetap harus dilakukan pimpinan.
Baca Selengkapnya
PNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca Selengkapnya
Kebijkan itu seiring jumlah penderita ISPA di Depok meningkat akibat polusi.
Baca Selengkapnya
Saat ini tercatat ada 300 warga yang terpapar covid dari sebelumnya 100 kasus.
Baca Selengkapnya
Pekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca Selengkapnya
Melalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca Selengkapnya
"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca Selengkapnya