Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DKI sebut tidak ada penghapusan LPJ operasional RT/RW, hanya peniadaan kuitansi

DKI sebut tidak ada penghapusan LPJ operasional RT/RW, hanya peniadaan kuitansi Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW dipertanyakan. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, coba meluruskan agar tak ada pemahaman yang berbeda.

Dia menjelaskan, tidak benar jika pemprov menghapus LPJ dana operasional untuk RT/RW. Menurutnya, LPJ tetap ada tetapi dibuat lebih sederhana.

"Ya betul penyederhanaan. Dan pertanggungjawaban mereka kepada masyarakatnya. Pak gubernur mencoba konsep gerakan kebersamaan. Gimana masyarakat kita ikut aware," katanya saat dihubungi, Kamis (7/12).

Orang lain juga bertanya?

Untuk mengatur mekanisme penyederhanaan, Premi mengatakan, Surat Keputusan Gubernur 1197 tahun 2017 Terkait dengan mekanisme penyaluran uang penyelenggaraan tugas RT/RW akan direvisi.

"Karena memang SK gubernur terakhir 1197 tahun 2017 itu kita memerintahkan ada beberapa formulir yang harus diisi pak RT/RW. Ini yang mau kita sederhanakan," jelas dia.

Premi mengatakan, selama ini LPJ yang harus dibuat pengurus RT/RW sangat menyusahkan terlebih harus melampirkan kuitansi sebagai bukti. Rencananya, itulah yang akan dihapus. Ke depannya, pencatatan akan dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara RT/RW karena sifatnya kolektif kolegial.

"Pencatatan itu adanya di RT/RW. Kalau memang masyarakat enggak percaya, kan mereka juga dipilih oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Anies juga heran kenapa ide tersebut sudah diributkan padahal baru rencana.

"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan tuh, sudah ramai duluan. Belum, belum (ada keputusan)," ujar Anies di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (6/12).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengakui penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional itu sempat diperbincangkan dengan para Ketua RT/RW. Namun informasi tersebut langsung terpublikasi sehingga memicu kontroversi.

"Cuma kemarin itu kan lagi ngobrol, sudah ramai. Makanya kalau lagi obrolan warga diliput itu ramai jadinya," kata dia.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Kebut Pengesahan RUU DKJ Sebelum Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta, Apa Urgensinya?
DPR Kebut Pengesahan RUU DKJ Sebelum Hari Pencoblosan Pilkada Jakarta, Apa Urgensinya?

DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah
Baleg DPR RI Bakal Revisi UU Daerah Khusus Jakarta, Ini yang Diubah

Doli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta
Cabut Aturan Anies, Heru Budi Aktifkan Lagi Tarif Retribusi Rusun di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung
Banyak Penghuni Nunggak, Pemilik Rusun Protes Sri Mulyani Pungut PPN Lagi dari Iuran Pengelolaan Gedung

Adjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.

Baca Selengkapnya
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
Pemutihan Pajak 2024, Ketahui Fakta dan Cara Ikut Programnya
Pemutihan Pajak 2024, Ketahui Fakta dan Cara Ikut Programnya

Pemutihan pajak 2024: Hapus denda, bayar pokok. Cek syarat dan cara ikut program ini!

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU
Pemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU

Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.

Baca Selengkapnya
Lapor SPT Makin Mudah Lewat CTAS, Sistem Pajak yang Diklaim Canggih
Lapor SPT Makin Mudah Lewat CTAS, Sistem Pajak yang Diklaim Canggih

DJP sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu
Heru Budi Ganti Nama Puskesmas Kelurahan jadi Puskesmas Pembantu

Heru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Baca Selengkapnya
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini
Laporan Keuangan KPK Kembali Dapat Opini WTP, Tapi BPK Beri Catatan Ini

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Baca Selengkapnya