DKI sebut tidak ada penghapusan LPJ operasional RT/RW, hanya peniadaan kuitansi
Merdeka.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghapus laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW dipertanyakan. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta, Premi Lasari, coba meluruskan agar tak ada pemahaman yang berbeda.
Dia menjelaskan, tidak benar jika pemprov menghapus LPJ dana operasional untuk RT/RW. Menurutnya, LPJ tetap ada tetapi dibuat lebih sederhana.
"Ya betul penyederhanaan. Dan pertanggungjawaban mereka kepada masyarakatnya. Pak gubernur mencoba konsep gerakan kebersamaan. Gimana masyarakat kita ikut aware," katanya saat dihubungi, Kamis (7/12).
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Apa tujuan aturan baru tata cara kerja PNS? Penyesuaian tata cara kerja ini bertujuan meningkatkan produktivitas ASN dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap fleksibilitas kerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
-
Bagaimana reformasi kelurahan dilakukan? Reformasi kelurahan DIY terdiri atas reformasi birokrasi kelurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan. Reformasi birokrasi kelurahan diwujudkan melalui beberapa program, di antaranya penguatan pengelolaan data dan informasi kelurahan, pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) kelurahan, penguatan digitalisasi kelurahan, penguatan pengelolaan keuangan kelurahan, hingga penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah kelurahan.
-
Apa saja program dalam reformasi kelurahan? Sedangkan reformasi pemberdayaan masyarakat kelurahan dicanangkan lima program yaitu penguatan kegiatan penanganan stunting; penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan; penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; serta penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
Untuk mengatur mekanisme penyederhanaan, Premi mengatakan, Surat Keputusan Gubernur 1197 tahun 2017 Terkait dengan mekanisme penyaluran uang penyelenggaraan tugas RT/RW akan direvisi.
"Karena memang SK gubernur terakhir 1197 tahun 2017 itu kita memerintahkan ada beberapa formulir yang harus diisi pak RT/RW. Ini yang mau kita sederhanakan," jelas dia.
Premi mengatakan, selama ini LPJ yang harus dibuat pengurus RT/RW sangat menyusahkan terlebih harus melampirkan kuitansi sebagai bukti. Rencananya, itulah yang akan dihapus. Ke depannya, pencatatan akan dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara RT/RW karena sifatnya kolektif kolegial.
"Pencatatan itu adanya di RT/RW. Kalau memang masyarakat enggak percaya, kan mereka juga dipilih oleh masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Anies juga heran kenapa ide tersebut sudah diributkan padahal baru rencana.
"Itu sebenarnya masih dalam proses penggarapan tuh, sudah ramai duluan. Belum, belum (ada keputusan)," ujar Anies di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Rabu (6/12).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengakui penghapusan laporan pertanggungjawaban dana operasional itu sempat diperbincangkan dengan para Ketua RT/RW. Namun informasi tersebut langsung terpublikasi sehingga memicu kontroversi.
"Cuma kemarin itu kan lagi ngobrol, sudah ramai. Makanya kalau lagi obrolan warga diliput itu ramai jadinya," kata dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI menargetkan pengesahan RUU DKJ sebelum pencoblosan Pilkada 2024, apa alasannya?
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaDoli menerangkan, saat ini KPU untuk Pilkada Jakarta masih menggunakan penamaan DKI Jakarta. Hal itu dikhawatirkan menjadi sengketa.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaAdjit membeberkan mayoritas anggaran pengelolaan rusun itu defisit karena banyak dari penghuni yang menunggak IPL.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaPemutihan pajak 2024: Hapus denda, bayar pokok. Cek syarat dan cara ikut program ini!
Baca SelengkapnyaDia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca SelengkapnyaDJP sedang melakukan pembaruan proses bisnis pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).
Baca SelengkapnyaHeru Budi Hartono mengubah nomenklatur atau penamaan Pusat Kesehatan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya