Follow
DKI sering kalah saat digugat, Djarot duga pengarsipan buruk
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengharapkan, pegawai negeri sipil (PNS) memperhatikan keberadaan arsip daerah. Sebab dalam pengamatannya, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki data kearsipan yang baik, mulai dari dokumen hingga aset.
Menurutnya, dengan kelemahan tersebut, tak jarang Pemprov DKI Jakarta kerap mengalami kekalahan bila terjadinya perkara perdata. Khususnya mengenai lahan. Ini dapat dilihat dari beberapa gugatan berujung keputusan hakim yang akhirnya mengalahkan Pemprov DKI Jakarta.
"Iya. Karena kita lemah banget. Orang (PNS) tidak menganggap pentingnya arsip sehingga kita sering kali lalai padahal itu sangat dibutuhkan. Ketika terjadi gugatan, kebanyakan kita kesulitan mencari bukti-bukti autentik yaitu arsip itu sendiri," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/5).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Kenapa klaim daun bungkus Papua sulit dibuktikan? Hingga saat ini, belum ada penelitian klinis berskala besar yang secara spesifik menguji efektivitas daun bungkus Papua dalam meningkatkan ukuran atau fungsi organ reproduksi pria.
-
Siapa yang menggugat Polda Jawa Barat? Pegi diketahui menggugat Polda Jawa Barat yang menetapkannya sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diceritakan Hadi Tjahjanto? Hadi juga memberikan imbauan agar para orang tua membantu mempersiapkan anak dengan baik. Ia juga mengimbau untuk tidak memberikan handphone dengan mudahnya kepada anak. Takutnya, kalau sudah terbiasa sejak kecil nantinya saat dewasa bisa mencoba bermain judi online. Mengingat judi online belakangan semakin marak terjadi di masyarakat.
Mantan Wali Kota Blitar ini mengharapkan, PNS lebih peduli terhadap keberadaan arsip daerah. Dengan begitu, kata dia, DKI Jakarta menjadi provinsi yang kuat dengan kelengkapan arsip yang mumpuni.
"Sebagian besar teman-teman yang dari birokrasi berpikirnya pragmatis, jangka pendek, dan ini harus kita ubah. Banyak bukti-bukti sejarah mengatakan bahwa satu negara yang sistem kearsipannya itu bagus, negara itu akan kuat. Contohnya Belanda," tutup Djarot.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Untuk kesekian kalinya, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kalah dalam menghadapi gugatan praperadilan dari sejumlah tersangka atas kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
PDIP melampirkan bukti-bukti kuat yang bisa mengungkap adanya kecurangan di Pileg 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) sulit untuk memaparkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif
Baca Selengkapnya
Saksi ahli Polda Jabar kurang memberikan keterangan yang membuat jawaban tidak berkembang.
Baca Selengkapnya
Proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan DPR Dapil Sulawesi Tengah berlangsung panas pada Sabtu 16 Maret 2024
Baca Selengkapnya
MK menolak permohonan untuk seluruhnya terkait perkara PHPU pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Papua Selatan.
Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024
Baca Selengkapnya
Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan terus mengawal proses penyidikan hingga gelar perkara dan persidangan.
Baca Selengkapnya
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serius usai kedapatan absen di sidang sengketa Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca Selengkapnya
"Kami masih berjuang sampai dengan tanggal 20 (Maret)," kata Ganjar.
Baca Selengkapnya
Ganguan terhadap sistem SIREKAP, KPU menyatakan hal itu disebabkan salah satunya oleh gangguan DDoS.
Baca Selengkapnya
KPU klaim dokumen yang menjadi dasar Partai Golkar mendalilkan selisih suara dapil Tanjung Pinang 4 tidak valid
Baca Selengkapnya