Follow
Dorong Formula Penetapan UMP Ditinjau Ulang, Riza Harap Upah Buruh Ada Perbaikan
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai usulan buruh atas kenaikan upah Provinsi DKI Jakarta sebesar 5 persen seharusnya tidak masalah. Riza mendorong pemerintah pusat ada perbaikan formula tentang pengupahan provinsi.
"Idealnya perlu ada perbaikan. Sebetulnya yang antara pemerintah pihak pengusaha dan juga pihak katakanlah pihak buruh itu soal angka sampai 5 persen pun enggak ada masalah," ucap Riza di Balai Kota, Senin (29/11) malam.
Politikus Gerindra itu mengaku besaran kenaikan upah di tahun 2022 ini sangat jauh jika dibandingkan dengan kenaikan upah 6 tahun ke belakang.
-
Apa besaran gaji Pantarlih Pilkada 2024? Menurut regulasi tersebut, gaji Pantarlih Pilkada 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 per bulan.
-
Kenapa gaji PKD Pilkada 2024 meningkat? Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.
-
Kenapa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023 lebih tinggi? “Pertumbuhan ekonomi kita secara kuartal (q-to-q) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan triwulan II selalu lebih tinggi dibandingkan di triwulan I,“ terang Edy.
-
Kapan gaji Presiden terakhir naik? Hingga jabatan Presiden diemban oleh Joko Widodo, gaji seorang Presiden tidak mengalami kenaikan.
-
Berapa UMP Jakarta di tahun 2025? Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa UMP 2025 di DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.396.761.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
Dia merinci, pada 2016 naik 8,16 persen, 2017 naik 14,8 persen 2018 naik 8,7 persen, 2019 naik 8 persen, 2020 naik 8,5 persen, 2021 naik 3,2 persen, 2022 naik 0,85 persen.
Riza menjelaskan, dorongan untuk revisi formula pengupahan provinsi, khususnya bagi Jakarta untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Sebab Jakarta berbeda dengan provinsi yang memiliki kabupaten/kota.
Dia menjelaskan, bagi provinsi memiliki kabupaten/kota standar pengupahan tidak selalu diterapkan sama di tingkat kabupaten kota. Itu didasari atas kesepakatan. Sementara Jakarta, yang tidak memiliki kabupaten kota tidak dapat menerapkan kebijakan serupa. Dorongan perbaikan upah disuarakan Riza dengan pertimbangan biaya hidup di ibu kota.
"Kalau ini sih kenaikannya sangat kecil sekali cuma 0,85 persen cuma Rp38.000 kenaikannya, inflasinya saja sudah berapa," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal memberikan ultimatum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk segera mencabut Surat Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022.
"Kami meminta secara tegas kepada Pak Anies dalam 3x24 jam, kami buruh DKI meminta Gubernur mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan," kata Said di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (25/11).
Dalam tuntutannya, mereka menilai penetapan UMP 2022 itu tidak memperhitungkan kondisi ekonomi dan inflasi.
Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dinilai sangat sedikit, yakni Rp4.452.724, jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.416.186.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah Jawa Tengah telah memutuskan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5%, sehingga menjadi Rp2.169.349.
Baca Selengkapnya
Menteri Ida menegaskan bahwa penetapan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tidak dibahas olehnya.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, kenaikan UMP 2025 ini lebih rendah dari tuntutan serikat. Misalnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Baca Selengkapnya
Adapun nilai rata-rata upah minimum nasional tahun 2024 sebesar Rp3.113.359.
Baca Selengkapnya
Apalagi kondisi perekonomian Indonesia saat ini mengalami deflasi 5 bulan berturut turut. Hal itu menandakan bahwa ekonomi dalam negeri sedang lesu.
Baca Selengkapnya
Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota diharapkan bersinergi dalam menetapkan upah minimum daerahnya.
Baca Selengkapnya
Dunia usaha menyambut disahkannya PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kehidupan buruh kini seperti budak sistem oligarki.
Baca Selengkapnya
Shinta menyebut, Apindo akan mengikuti kenaikan UMP mengacu pada regulasi yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen menjadi Rp2.191.238.
Baca Selengkapnya
UMP tahun 2024 naik sebesar 3,57 persen. Dari semula Rp 1.986.670 menjadi Rp 2.057.495.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo memutuskan Upah Minimum Nasional 2025 naik sebesar 6,5 persen dari tahun 2024. Segini bocoran prediksi kenaikan UMP di Jakarta.
Baca Selengkapnya