Follow
DPR minta Jokowi awasi netralitas PNS DKI di 2014
Merdeka.com - Rapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dilakukan di Balaikota DKI Jakarta. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain sempat mempertanyakan ketegasan Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan netralitas aparat.
"Saya banyak dapat informasi, partai politik dirugikan aparat yang tidak netral. Bagaimana ketegasan Jokowi - Ahok," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/2).
Pada 19 April tahun 2014 merupakan momentum melaksanakan pemilihan umum. Sehingga ia meminta jangan sampai aparatur Pemprov DKI Jakarta dari lurah hingga pejabat tinggi tetap independen.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa tanggapan PDIP soal Jokowi di Golkar? 'Dari manuver-manuver ini kan terbaca bahwa series cawe-cawe yang berlangsung selama ini dan kemungkinan ke depan, tidak lebih tidak kurang dari cara bagaimana agar bisa tetap berkuasa baik itu secara langsung maupun tidak langsung,' imbuh dia.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Bagaimana Jokowi ekspresikan kemarahan saat parlemen? Di kesempatan sama, Jokowi juga mengekspresikan kemarahan sambil kepalkan tangan.
-
Bagaimana PDIP mengetahui ada yang jegal Anies? Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anies Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta, bisa diterapkan di wilayah Jabar.Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu (28/8). Hingga Kamis (29/8) sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif.Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar.'Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat pak Anies tidak jadi diusung oleh PDI Perjuangan,' kata Ono di Kantor KPU Jabar, Jumat (30/8) dini hari.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
"Saya minta ketegasan tentang netralitas aparat di DKI," kata Abdul.
"Di Jakarta sirkulasi penduduk cepat. Bagi yang ber-KTP DKI, tidak masalah. Tapi apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu untuk menindaki orang luar yang masuk ke Jakarta dan jadi pemilih?," tambahnya.
Mendengar penyataan itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meyakinkan, bahwa tidak ada pegawai negeri sipil (PNS) yang akan bermain dalam pemilu legislatif. Sebab sudah diatur dalam peraturan pemerintah.
"Aparat kita netral. Karena sesuai Peraturan Pemerintah No: 53, PNS dilarang beri dukungan. Saya tegaskan kami semua netral dan tidak beri dukungan," tegasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya
Moeldoko mengingatkan tidak usah berlebihan. Dia menyebut data yang dikantongi Jokowi bersumber dari hasil survei.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Depok akan berpedoman kepada SKB 3 Menteri, baik saat pemilu maupun pemilihan.
Baca Selengkapnya
Kecurangan tersebut disebut melibatkan mobilisasi kepala dan hingga aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Sanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca Selengkapnya
Hasto meminta Presiden Jokowi netral, dan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Etika Jokowi sebagai presiden dipertanyakan PDI Perjuangan.
Baca Selengkapnya
Trimedya tak ingin ada aparat tidak netral berpihak ke salah satu calon.
Baca Selengkapnya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca Selengkapnya
Menurut Hasto, sampai saat ini menteri PDIP tetap bekerja secara netral menjalankan tugas negara.
Baca Selengkapnya