DPR Nilai Revitalisasi TIM Cacat Prosedur, Segera Panggil Anies Baswedan
Merdeka.com - Komisi X DPR menyimpulkan ada cacat prosedur revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Kesimpulan itu diambil usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan forum seniman peduli TIM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
"Kami melihat ada cacat prosedural dalam revitalisasi ini. Ada beberapa regulasi yang tidak terpenuhi seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari forum seniman peduli tim," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Syaiful mendesak untuk moratorium revitalisasi TIM hingga ada kejelasan prosedur dari pihak pengembang. Dia meminta ada kompromi terhadap para seniman dan budayawan.
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
-
Bagaimana KLHK menilai rehabilitasi DAS? Mereka melakukan penanaman sampai tiga tahun. Nanti dinilai berhasil dengan diserahkan oleh Gubernur di Bangka Belitung,' kata Muchtar.
-
Siapa yang memimpin proyek RDMP Balikpapan? Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat kunjungan ke proyek RDMP Balikpapan.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang memimpin Jakarta saat taman baru dibangun? “Selama tiga bulan saya memimpin DKI Jakarta, sudah menambah taman sebanyak 235 lokasi,“ kata Plt Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
-
Bagaimana DPR menilai kinerja Kejagung dalam kasus Tol MBZ? 'Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus 'kakap' di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi.
"Karena itu Komisi X setuju dan mendukung supaya revitalisasi tim ini dimoratorium dulu, dihentikan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan prosedur dan terkait dengan adanya kompromi terhadap pelaku yang selama ini ada di sana, yaitu para seniman dan budayawan," ujarnya.
Karena itu, Komisi X DPR bakal memanggil pihak terkait revitalisasi TIM. Termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. DPR langsung akan bersurat kepada Anies hari ini.
"Rekomendasi kami yang kedua, kami akan memanggil saudara Gubernur pak Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakpro yang diposisikan dalam pergub nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini," kata Syaiful.
Syaiful menuturkan, seharusnya Pemprov DKI tidak mengkomersilkan pusat kebudayaan. Dia menyinggung keterlibatan BUMD PT Jakpro yang menjalankan revitalisasi.
"Kalau pemda mau membangun, semestinya dia bangun atas APBD itu sendiri, jangan diberikan kepada BUMD yang komersial, lalu BUMD membangun itu. Dan itu pasti komersial, pasti komersial. Saya khawatir seniman pun tidak punya akses dia untuk tampil dan berkarya di sana," jelasnya.
Syaiful mengkritik adanya hotel yang menjadi bagian pembangunan revitalisasi TIM. Padahal, pada proses sayembara tidak ada hotel dalam skema awal.
"Saya menolak betul pendirian pembangunan hotelnya. Ini betul-betul semangat kepentingan komersial. Enggak ada yang bisa kita lihat, sisi mana dari DKI ini dibangun hotel kalau enggak sisi komersial? Enggak ada. Ini semata-mata komersial, terutama soal hotelnya," tegasnya.
Ketua Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau mendengar suara para seniman Taman Ismail Marzuki (TIM) yang memprotes revitalisasi.
Radhar mengatakan, Anies dan jajarannya menolak ditemui para seniman. Menurut Radhar, pihak Pemprov DKI menutup komunikasi dengan mereka.
"Kita sudah bicara dengan anak buahnya, deputinya, sekdanya, Jakpro, kita ke DPRD, enggak mau dengar, kita cuma mau bilang ayo kita ngomong, susahnya apa ngomong, gak mau ngomong," ujar Radhar usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X mengenai revitalisasi TIM di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Radhar menyebut Pemprov DKI tidak memahami kebudayaan sehingga dibuat hancur dengan revitalisasi TIM tersebut. Dia menilai Pemprov DKI arogan terhadap kelompok seniman. Apalagi sampai menutup komunikasi.
"Jadi apa yang dihancurkan gedung-gedung itu oleh Jakpro, sebenarnya yang dihancurkan bukan hanya fisik dan materi saja, tetapi jiwa dari para seniman dan budayawannya saja, karena 2 tahun mereka akan nganggur enggak ngapain," tegasnya.
Radhar juga tak terima para seniman dianggap sebagai beban APBD. Dia menilai hal ini merupakan cara berpikir yang keliru.
"Cara berpikir bahwa kita dianggap beban APBD, oh berarti selama ini seniman dan budayawan itu beban bukan investasi, harusnya kita ini kan investasi immaterill, investasi untuk membangun manusianya, yang nanti akan menggunakan materilnya," jelasnya.
Alasan para seniman ini ke Komisi X agar mendapatkan perhatian terhadap masalah revitalisasi TIM. Radhar berharap DPR menegur gubernur Anies.
"Harapan saya adalah kepada orang-orang yang bisa memberikan sanksi dan teguran kepada dia secara tegas. Kita udah banyak berharap," kata Radhar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan tujuan merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) adalah sebagai pusat kegiatan kebudayaan di tingkat nasional hingga internasional. Dia mengklaim nantinya tempat tersebut akan menjadi salah satu wajah kebudayaan.
"Kita melakukan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki untuk bisa menjadi pusat kegiatan kebudayaan baik di level nasional maupun internasional. Kita ingin di tempat ini jadi salah satu simpul ekosistem kebudayaan kita," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (25/11).
Nantinya, dia menjelaskan, akan ada berbagai kegiatan yang akan dilakukan di TIM. Tidak hanya seniman Jakarta saja yang akan menggunakan. Tapi, kata dia, berbagai wilayah di Indonesia termasuk tamu asing pun dapat berkunjung.
"Artinya akan banyak kegiatan yang berlangsung di sana. Karena itu lah ketika TIM dirancang itu dirancangnya sebagai satu tempat ekosistem kegiatan kebudayaan dan itu sudah hampir setahun lalu," ungkap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kasus Persekongkolan Tender Revitalisasi TIM melibatkan Jakpro
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal disemprot habis karena membuat laporan tidak utuh saat rapat dengan DPR
Baca SelengkapnyaIwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaAgar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaKetua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto hanya menyampaikan rasa prihatin terhadap kasus yang menimpa anggotanya.
Baca SelengkapnyaPDIP DKI Jakarta, mengusulkan untuk melakukan audit total terkait perencanaan dan pembangunan JIS.
Baca SelengkapnyaKPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR menyoroti kebakaran Gudang Munisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/3) malam.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menegaskan tak cawe-cawe terkait renovasi JIS.
Baca SelengkapnyaIsmail Thomas berperan membuat dokumen palsu yang dipergunakan PT Sendawar Jaya.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan Said Didu dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.
Baca Selengkapnya