DPRD desak Ahok perintahkan kawasan komersil kelola sampah mandiri

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kawasan komersial mengelola mandiri kelola sampah pada tahun ini. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Sunirman mengatakan, selama ini Pemprov telah memberikan banyak dana kepada kawasan komersil. Padahal anggaran tersebut dapat dialihkan untuk kawasan lain yang lebih membutuhkan.

"Makanya subsidi ke mereka banyak banget. Kalau misalnya mereka belum bisa mengolah sendiri nanti kita ajak join bisnis to bisnis," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/5).

Orang lain juga bertanya?

Kawasan komersil yang dimaksud antara lain rumah makan, rumah sakit, rumah duka dan apartemen.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga meminta peraturan daerah terkait retribusi sampah. Selama ini, kata dia, nilai yang dibebankan pada warga sangat kecil Rp 25.000 permeter kubik.

"Udah puluhan tahun. Saya belum jadi anggota dewan itu. Saya masih di PD Pasar Jaya aja udah segitu. Jadi sekarang terlihat kecil banget. 25 ribu untuk kawasan komersial. Itu 40 persennya sampah di Jakarta. Kalau masyarakat kan enggak bayar," terang politisi Gerindra ini.

Selain itu, dia menyarankan agar tipping fee tidak dibebankan kepada APBD DKI. Sebab selama ini, Pemprov DKI Jakarta hanya meminta pembayaran angkut sampah dan retribusi.

"Masalah itu B to B itu tipping fee nya juga harus dibayar mereka. Masak yang bayar pemerintah daerah. Idealnya retribusinya perda harus diubah. Kalau kawasan bisnis kenakan aja yang lebih besar gak masalah. Karena kan seharusnya subsidi kawasan yang tidak mampu," tutup Prabowo.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Isnawa Adji menyatakan, pengelola kawasan bisa mengelola sendiri sampahnya atau bekerja sama dengan perusahaan jasa pengelolaan sampah berizin. Subsidi pemerintah difokuskan untuk menangani kebersihan fasilitas publik dan kawasan permukiman menengah bawah.

"Anggaran pemerintah untuk pengelolaan sampah bisa lebih efisien," ujarnya.

Pihaknya akan menindak pegawai negeri sipil atau lepas yang melayani kawasan komersial secara ilegal. Pengelola kawasan komersial bisa berkontrak dengan Dinas Kebersihan, tetapi akan dipungut retribusi sesuai aturan.

(mdk/lia)