DPRD Desak Pemprov DKI Relokasi Warga Penghuni Dataran Rendah ke Rusun
Merdeka.com - Kondisi banjir kembali dirasakan warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (29/4) dini hari. Pemukiman terendam banjir akibat luapan dari Kali Ciliwung.
Beberapa material dari rumah panggung yang dihuni warga setempat bahkan hanyut terbawa banjir.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengingatkan kembali Gubernur Anies Baswedan agar mengambil langkah konkret untuk memindahkan warga di pemukiman dataran rendah. Pemindahan warga lebih baik dibanding membangun rumah panggung.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Kenapa Pemprov DKI meminta warga menjaga kebersihan? Warga diimbau menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk antisipasi banjir? Antisipasi banjir menjelang musim penghujan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menginstruksikan dinas-dinas teknis mulai melakukan langkah antisipatif.'Dinas PU Pengairan, Dinas PU Bina Marga, Dinas LH, juga BPBD kami minta sudah menyiapkan diri. Gorong-gorong segera dibersihkan agar air tidak tersumbat. Spot-spot banjir juga juga mulai dipetakan untuk antisipasinya,' kata Ipuk saat menggelar rapat koordinasi mingguan yang diikuti oleh seluruh OPD, Jumat (3/11).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara warga memindahkan rumah? Secara kompak, warga memindahkan rumah dari Kampung Wates ke kampung lain dan akan berkumpul untuk memakan makanan tradisional secara bersama-sama di lokasi pemindahan.
"Kalau saya bilang (warga) yang di bantaran kali atau daerah rendah ini kan butuh sentuhan, butuh perhatian, Pemda DKI punya stok rumah yang sangat banyak di Nagrak kenapa tidak warga dipindahkan ke sana," katanya kepada merdeka.com, Kamis (29/4).
Stok rumah seperti rumah susun, menurut Ida sudah menjadi keharusan Pemprov mengoptimalkan fungsinya. Agar tidak terbengkalai begitu saja.
Ida berujar, langkah persuasif seharusnya dikerjakan Pemprov DKI agar masyarakat dataran rendah khususnya di bantaran kali, bersedia dipindahkan ke rumah susun. Sebab menurutnya tidak ada alasan bagi Pemprov tidak merelokasi warga bantaran kali ke hunian lebih layak.
Kendala-kendala yang menjadi argumentasi penolakan warga untuk direlokasi, seharusnya sudah difikirkan dan dikaji baik-baik oleh Pemprov.
Misalnya saja, imbuh Ida, memberi stimulus bagi warga yang direlokasi ke Rusun Nagrak tidak membayar uang sewa dalam kurun waktu tertentu. Diberikan fasilitas kebutuhan rumah tangga.
Selain itu, Pemprov harus bersedia memberikan akses transportasi umum dari dan atau ke Rusun Nagrak.
"Saya yakin mereka akan mau pindah jika kita sediakan akses transportasi. Contoh dong Pak Jokowi waktu menjadi gubernur DKI Jakarta dikasih perangsang rumah susunnya berapa lama dia tidak perlu bayar retribusi," jelasnya.
Untuk diketahui, banjir di permukiman padat penduduk ini terjadi akibat luapan Kali Ciliwung setelah pada Rabu (28/4) malam Bendung Katulampa berstatus siaga tiga setelah diguyur hujan.
"Air sudah naik dari jam tiga pagi. Kurang lebih 70 cm," kata salah seorang warga bernama Ramlan.
Ramlan juga mengatakan banjir ini juga merendam proyek rumah panggung yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta bagi warga di permukiman ini.
"Iya rumah panggung terendam banjir juga," ujar Ramlan.
Sejumlah material bangunan seperti kayu dan batu dari proyek pembangunan rumah panggung itu berserakan terbawa banjir.
Meski demikian, menurut Ramlan, aktivitas warga masih berjalan normal seperti biasa. Warga lebih memilih untuk bertahan di rumah masing-masing.
"Aktivitas warga biasa paling ini masih ada banyak sampah aja yang belum diangkat," imbuhnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mempertanyakan warga menengah atas yang tinggal di rusunawa.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana membangun rumah susun baru (rusun) bagi warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS)
Baca SelengkapnyaHeru juga ingin agar UNHCR memperhatikan kehidupan para pengungsi tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaKunci hunian tinggal diserahkan ke warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya