DPRD Desak Pemprov DKI Segera Perbaiki Data saat Testing Covid-19

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong Pemerintah Provinsi DKI melakukan perbaikan data bagi sasaran yang akan dilakukan testing. Menurutnya, jumlah kasus yang dilaporkan juga berasal dari orang yang sama namun berulang kali dilakukan tes Covid-19.

"Petugas kesehatan juga bolak balik dites, orang yang sama bolak balik dites dan itu terjadi sejak awal wabah. Sama sekali tidak ada cleansing data. Seharusnya itu dicleansing berdasarkan NIK," ucap Gilbert, Jumat (22/1).

Politikus PDIP sekaligus epidemiolog itu meyakini masih banyak data testing Pemprov DKI yang salah, seperti data ganda, salah input dan sebagainya.

"Batasi tes sesuai indikasi. Jangan semua dites, lakukan pembersihan data yang dikirim. Buat jumlah tenaga pengawas yang banyak," imbuhnya.

Pernyataan Gilbert tersebut menyikapi ucapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menilai, testing Covid-19 berkali-kali saat ini salah secara epidemiologi. Sebab, testing tidak dilakukan terhadap orang-orang baru.

"Cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kayak saya setiap kali mau ke Presiden dites Barusan saya diswab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan enggak gitu harusnya kan," katanya.

Budi mengatakan, testing yang efektif secara epidemiologi bukan tes mandiri. Tetapi, yang harusnya di tes adalah orang suspek Covid-19.

"Testing epidemiologi ya aku diajarin tuh sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu, tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," tuturnya.

Menurut Eks Wakil Menteri BUMN ini, cara tersebut harus dibenahi perihal 3T (testing, tracing, treatment). Dia berharap, kerja sama semua pihak bisa lancar dalam urusan 3T.

"Hal hal yang gitu-gitu yang mesti diberesin. Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya. Karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya padahal saya harus pakai itu puskesmas," kata Budi.

"Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati wali kota. Kan jadi tambah complicated ini dengan UU Otonomi Daerah," tandasnya.