DPRD DKI akan bentuk tim, kaji kerugian pembatalan raperda reklamasi

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta telah memutuskan menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi. Setelah keputusan tersebut, anggota legislatif akan melakukan kajian terhadap keputusan tersebut.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarief mengatakan, rapat kajian dampak keputusan penghentian raperda ini rencananya akan dibahas besok, Kamis (14/4). Sebab keputusan yang disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tersebut belum melakukan kajian tersebut.

"DPRD akan melakukan pengkajian dampak dari penghentian Raperda. Yang hadir nanti utusan dari fraksi-fraksi," jelasnya di DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan alasan dirinya ngotot melanjutkan proyek 17 pulau di Pantai Utara Jakarta karena ingin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dia menyebut bila Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta disahkan oleh DPRD, maka akan menjadi keuntungan besar bagi Pemprov DKI.

Ahok memprediksi dari proyek reklamasi yang dilakukan sembilan pengembang di 17 pulau Pantai Utara Jakarta, keuntungan yang didapat sekitar Rp 47 triliun. Angka itu didapat dari kontribusi tambahan yang harus dibayar pengembang dalam rangka revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan hitungan, kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

"Jadi reklamasi itu siapa yang untung? DKI untung gede. Seluruh pulau sertifikat atas nama Pemerintah Daerah DKI. Kita kecipratan lagi dari setiap tanah yang dijual pengembang 15 persen punya Pemda DKI," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Selain itu, kedekatannya dengan pengusaha juga bisa menjadi pintu masuk dalam menambah pendapatan daerah. Dekat dengan pengembang, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu membangun Jakarta.

"Saya baik sama pengembang itu dalam rangka dagang. Dari 17 pulau itu, mungkin bisa jadi dengan harga sekarang kita dapat (PAD) Rp47 triliun. Selesai semua LRT (Light Rail Transit) DKI," terangnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ). Kesepakatan ini tercapai atas sikap sembilan fraksi atau seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Artinya, pembahasan raperda akan dilanjutkan saat periode DPRD selanjutnya, yakni 2019-2024. Dengan begitu, para pengembang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas 17 pulau itu karena Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya belum diatur.

"Dewan memutuskan berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan fraksi," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi, kemarin.