Follow
DPRD DKI akan gandeng BPK hingga KPK saat bahas APBD Perubahan 2017
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah melakukan pembahasan Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan DKI Jakarta 2017. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengungkapkan, akan melakukan kerja sama dalam mengawal dana masyarakat tersebut.
Prasetio mengatakan, berdasarkan aturan yang ada anggota dewan bisa melibatkan lembaga terkait dalam pengawasan APBD DKI Jakarta. Rencananya, dia akan melibatkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dalam pembahasan APBD ternyata diperbolehkan bekerja sama dengan BPK, Kejaksaan, Polri dan KPK. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku curang terhadap uang rakyat Jakarta," kata Prasetio saat dihubungi, Jakarta, Rabu (3/5).
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 ini tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Sebab, dia mengkhawatirkan, program kerja yang tengah dikebut oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat bisa terganggu.
"APBD Perubahan tahun ini harus murni program kerja dari Basuki-Djarot. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang ingin menyusupi program mereka. Apalagi, waktu buat Basuki-Djarot sudah tinggal hitungan bulan. Makanya harus kita dukung, awasi dan jaga program mereka," jelasnya.
Prasetio mengungkapkan, berdasarkan pengalaman pada era sebelumnya, Joko Widodo tidak pernah mengusik APBD saat menang dalam Pilkada DKI 2012 silam. Mantan Wali Kota Solo itu menghormati Fauzi Bowo dalam menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin Pemprov DKI Jakarta.
"Oleh karena itu, jangan sampai ada pihak luar yang mengintervensi pembahasan APBD Perubahan 2017," tutupnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca Selengkapnya
Setyo menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada pemborosan anggaran di kabinetnya
Baca Selengkapnya
Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca Selengkapnya
DPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.
Baca Selengkapnya
Isi pertemuan membahas beberapa poin. Termasuk soal RUU Desa.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Tiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya
Menurut Khoirudin, tidak ada istilah oposisi atau koalisi dalam membangun Jakarta lima tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya