DPRD DKI bela diri, pastikan anggaran siluman usulan anak buah Ahok

Merdeka.com - Ribut DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berakhir pada pengajuan hak angket untuk menyelidiki anggaran siluman di APBD DKI 2015. Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, menemukan triliunan rupiah anggaran fantastis dari pos dinas pendidikan untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS).

"Kita sudah putuskan bentuk panitia (angket), dan panitia baru mau dibentuk. Nanti setelah itu akan diselidiki semua apa yang dimaksud dengan anggaran itu. Nanti panitia angket akan diselidiki," kata Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali, kepada merdeka.com, Jumat (27/2).

Ahok sudah membeberkan triliunan anggaran yang dianggapnya bermasalah. Tapi DPRD konsisten berkelit anggaran itu memang justru ada dalam item pembahasan anggaran yang diajukan pihak SKPD (dinas) terkait.

Berikut wawancara merdeka.com dengan politikus Golkar yang menangani bidang pendidikan itu:

Awal mula ada anggaran itu?

Secara teknis saya enggak tahu (kenapa ada anggaran itu), saya pastikan itu domain SKPD, kita bukan eksekutor, kita cuma terima yang diajukan saja

Saat itu mereka mengajukan berapa banyak dan berapa anggarannya?

Kita enggak bisa tanya satu per satu karena jumlah banyak. Tapi saya jelaskan, kita ini dewan fungsinya budgeting, kita akan bahas apa yang disampaikan eksekutif. Jadi itu akan dikerjakan eksekutif bukan dewan. Itu ranah eksekutif.

Saat pembahasan DPRD tidak bertanya kenapa perlu anggaran sebesar itu?

Kita enggak punya celah mengatur, semua kembali ke eksekutif.

Kok bisa langsung setuju saja tanpa mencari tahu?

Ya kita gampang, kalau dibelanjain silakan, kalau engga dibelanjain kita kenapa enggak dipakai, kalau alasan cocok ya enggak apa-apa

Jadi saya jelaskan, itu kita terima dari eksekutif sebelum bahas anggaran. Kemudian kita rapat bersama, itukan diajukan karena ada kepentingan. Memang kita enggak bahas per satu item, karena kita anggap itu usulan. Ada juga kok usulan yang kita bilang enggak usaha. Saat item ini kita baca, ini untuk peningkatan kualitas pendidikan jadi kita enggak bisa ganggu.

Kata Pak Ahok anggaran ini masuk setelah APBD diketok?

Loh kita tanya balik, anggaran diketok kan karena sudah sepaham antara eksekutif dan legislatif. Karena itulah, harusnya setelah jadi produk APBD, kalau dia merasa sesuatu yang tidak pas, dibicarakan dong harusnya bukan ke publik diekspose.

Tapi DPRD merasa setuju enggak itu disebut anggaran siluman?

Lah kita kan enggak ngerti soal UPS-UPS itu, itu kan yang ngerti eksekutif karena mereka yang ajukan.