Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI belum pastikan kapan paripurna HMP Ahok digelar

DPRD DKI belum pastikan kapan paripurna HMP Ahok digelar pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan Hak Angket dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Nasib Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan ditentukan dalam rapat paripurna yang rencananya akan digelar pekan ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, telah menyepakati permintaan anggota dewan untuk menindaklanjuti Hak Angket. Ini akan dibahas dalam rapat paripurna. Namun sebelumnya, mereka harus menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tanggal rapat diadakan.

"Hari ini akan kami putuskan kapan paripurna itu digelar. Dalam paripurna tersebut bisa saja berhenti sampai Hak Angket atau melanjutkan HMP. Nanti akan dibahas di sana," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Dia mengungkapkan, sampai saat ini ada tiga fraksi yang menolak untuk mengajukan HMP, PDI Perjuangan, PKB dan Partai Hanura.‎ Karena kekeliruan yang dilakukan oleh Ahok dinilai masih bisa dimaafkan. Sehingga menjadi pelajaran untuk pemerintah ke depan.

Walaupun, partai tempat dirinya bernaung tidak mengajukan HMP, Prasetyo tetap akan menghormati dan menjalankan peraturan. Sebab sudah ada dua fraksi dan lebih dari 20 anggota legislatif yang mengajukan HMP.

"Saya sekretaris PDI Perjuangan sudah jelas, angket ditindaklanjuti. Hanura seperti itu, PKB seperti itu. Tapi saya sudah terima surat yang isinya lebih dari dua fraksi dan lebih dari dua puluh orang. Jadi harus paripurna, tetapi belum tentu HMP," tegasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket

Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem
Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Puan Sebut Belum Ada Pergerakan Hak Angket, Begini Sikap PKB dan NasDem

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri
Masa Jabatan Pj Gubernur Jakarta Segera Berakhir, Heru Budi: Diganti atau Tidak Terserah Mendagri

Heru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi
Parpol Belum Siapkan Nama, DPRD DKI Tunda Rapat Bahas Pj Gubernur Pengganti Heru Budi

Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.

Baca Selengkapnya
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya