DPRD DKI Duga Warga Kampung Kumuh di Dekat JIS Belum Direlokasi Karena Tak Ada Tempat
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menduga belum ada tempat untuk memindahkan warga permukiman kumuh sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu sebabnya, Pemprov DKI Jakarta tak kunjung merelokasi warga.
"Yang lebih penting dibahas, ke mana mereka akan direlokasi? Jangan-jangan mereka belum dipindahkan karena belum ada tempat relokasi yang baik," kata Ima saat dikonfirmasi, Kamis (10/3).
Politikus PDIP itu meyakini, cepat atau lambat kawasan JIS merupakan kawasan steril dari pemukiman kumuh, dan relokasi warga sekitar merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam kurun waktu dekat.
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Kenapa KPU DKI Jakarta imbau warga urus pindah memilih? Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengimbau masyarakat yang belum pindah memilih untuk segera mengurus berkas sebelum batas waktu yang telah ditetapkan yakni 15 Januari 2024.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
Hanya saja, Ima menilai bahwa Pemprov DKI dilema untuk bisa merelokasi warga agar tidak menimbulkan kegaduhan publik.
Anggota Komisi E DPRD itu pun juga mengingatkan Pemprov agar segera mendata warga setempat. Jika warga belum memiliki KTP Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebaiknya membuat KTP Jakarta untuk fasilitas subsidi.
"Untuk rumah susun seharusnya semua ber-KTP Jakarta, untuk memudahkan mereka mendapatkan KJP dan KLJ. Jika mereka bukan KTP jakarta, Pemprov bisa membuatkan mereka KTP," kata Ima.
Sementara itu, Manajemen PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku telah menata kawasan kumuh yang ada di sekitar Jakarta International Stadium (JIS). Sehingga hanya tersisa yang berada di bagian utara JIS.
Manajer Proyek JIS dari PT Jakpro Arry Wibowo mengatakan, bagian utara tersebut merupakan kewenangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Yang sisi utara, yang saat ini masih ada beberapa (kawasan kumuh) itu, sebenarnya bukan domain Pemprov DKI dalam hal ini Jakpro, melainkan itu wewenang milik PT KAI," ujar Arry di Jakarta, Jumat, (14/1).
Arry mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan PT KAI untuk merapikan kawasan kampung kumuh di bagian utara JIS itu, bahkan Jakpro juga bersedia membantu melakukan penataan.
"Sebenarnya kita mau mengajak PT KAI untuk bareng-bareng melakukan treatment terhadap warga yang saat ini menempati, khususnya di sisi-sisi rel kereta api," ujar Arry seperti dikutip dari Antara.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca Selengkapnya"kita sudah dapat SK calon penghuni, sudah dapat nomor unit, terus mau ngapain di pindahkan ke Nagrak? terus kampung susun yang sudah jadi buat apa?”
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov agar segera mengevaluasi penanganan banjir
Baca SelengkapnyaMasyarakat sekitar Penajam Paser Utara memang tidak menunjukan penolakannya terhadap IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaWarga merasa resah menunggu kepastian rencana penggusuran yang berembus bakal melanda lahan yang mereka tempati.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaSufmi Dasco menilai pembangunan IKN merupakan program yang harus dilakukan.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR dari PKS Mardani Ali Sera mengingatkan konsep kawasan aglomerasi dalam draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Baca Selengkapnya