DPRD DKI Dukung Rencana Pengelolaan Sampah di Bantargebang Melalui Swasta
Merdeka.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif mengatakan, pihaknya mendukung rencana pihak swasta mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Sebab, bila TPST Bantargebang dikelola oleh sebuah perusahaan, maka Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan keuntungan.
"Kalau dihitung secara ekonomi lebih menguntungkan dengan swasta, kenapa tidak?" katanya di Jakarta, Jumat (27/12).
Dia menjelaskan, setiap tahunnya Pemprov DKI harus mengucurkan dana sekira Rp300 miliar untuk mengelola sampah di TPST Bantargebang. Meski begitu, penyerahan pengelolaan sampah dari Pemrov DKI ke pihak swasta harus melalui sebuah kajian yang matang terlebih dahulu.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa yang disayangkan Ganjar? Ganjar menyayangkan kembali terjadinya pelanggaran etik oleh penyelenggara negara setelah apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).
Karena berdasarkan pengalaman, politikus Gerindra itu mengungkapkan, dahulu tempat itu juga pernah diserahkan ke swasta, tapi ternyata hasilnya tak sesuai dengan janji yang ditawarkan.
"Kalau enggak ada kajian, hitung-hitungannya bagaimana? Harus lebih baik dari yang sekarang. Artinya jangan diulang lagi kesalahan yang sama," ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI telah menerima pemaparan dari PT Multi Energi Terbarukan (PT MET) yang mengajukan ide terkait pengelolaan sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang. Tawaran investasi ini sudah sejak tahun lalu.
Lewat teknik thermochemical melalui quasi pyrolysis, MET siap mengolah sampah di atas areal seluas 110 hektare itu dan mengubahnya menjadi energi listrik.
Prosesnya, pertama-tama sampah akan dipilah lantaran tak semua sampah bisa diproses menjadi listrik.
Setelah itu, sampah akan mengalami proses thermal di mana energi panas bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin sehingga bisa menghasilkan energi listrik.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaMenurut Sarjoko, mempertimbangkan kemampuan skala APBD DKI Jakarta yang ada saat ini dengan tipping fee yang akan dibayar kepada mitra.
Baca SelengkapnyaPDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca SelengkapnyaGeger Sampah Warga BSD Tangerang Dibuang Ilegal Bikin Warga Bogor Resah, Polisi Turun Tangan
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPenolakan ini karena pemerintah seakan tak dikaitkan dalam inisiatif bersih-bersih ini.
Baca SelengkapnyaITF Sunter Disetop, Jakpro: Modal Rp577 Miliar Belum Terpakai Sama Sekali
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca Selengkapnya