Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Harap Pemprov Penuhi Kebutuhan Perut Warga Saat PSBB Tahap Dua

DPRD DKI Harap Pemprov Penuhi Kebutuhan Perut Warga Saat PSBB Tahap Dua Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tinjau proyek MRT. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengingatkan Pemprov DKI mendistribusikan bantuan sosial secara tepat sasaran. Terlebih DPRD telah mengalihkan anggaran kegiatan sebesar Rp256,5 miliar untuk penanganan Covid-19.

Prasetyo menuturkan, bantuan yang diberikan kepada warga jangan hanya berbentuk penunjang kesehatan seperti cairan antiseptik, masker dan sabun. Menurut politikus PDIP itu, kebutuhan perut hal utama.

"Kita lengkapi sanitizer, masker, ventilator, tetapi kita lupa perut. Nah kalau lapar, dikhawatirkan mereka mencari dengan hal negatif," kata Prasetyo, Selasa (28/4).

Sementara itu, Dinas Sosial DKI belum merespons mengenai rincian distribusi bansos untuk PSBB tahap dua.

Alihkan Anggaran

Diketahui DPRD mengalihkan sejumlah anggaran kegiatan tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan pada semua kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan dewan (AKD), Sosialisasi Perda, dan Reses. Nilai realokasi yang disepakati sebesar Rp 256,5 miliar.

"Karena kita ikut perihatin, dan ini bentuk support kita dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Karena itu semua kegiatan AKD kita nol-kan," ujar Prasetyo, Senin (27/4).

Para pimpinan fraksi dan komisi di DPRD DKI Jakarta turut menyepakati efisiensi untuk realokasi anggaran pada kegiatan reses, pembahasan Bapemperda, pembahasan Banggar, pembahasan Pansus, pembahasan Bamus, pembahasan Badan Kehormatan, kunjungan kerja Komisi, kunjungan kerja sister city, dan penyelenggaraan kegiatan pimpinan.

Politikus PDIP itu menyampaikan, realokasi tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen DPRD DKI Jakarta dalam mendukung penanganan dan pemulihan atas dampak pandemi Covid-19. Disaat yang sama DPRD DKI Jakarta juga memutuskan untuk menghentikan sejumlah kegiatan, sehingga pengalihan anggaran diharapkan lebih produktif dan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan.

"Apalagi perekonomian warga Jakarta yang terimbah Covid-19 ini semakin menurun. Kita sebagai wakil rakyat sudah harus berperan. Karena itu saya meminta pengalihan alokasi anggaran yang ada di Komisi A, B, C, D, E itu dialihkan buat penanganan Covid-19," ungkapnya.

Ia berharap, jajaran eksektif sebagai eksekutor dari realokasi anggaran kegiatan DPRD DKI dapat memastikan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan tepat sasaran, dan peristiwa kesalahan pemberian pada warga yang tak berhak kembali terulang.

"Karena kemarin ada anggota DPRD yang dapat bantuan, itu tidak boleh. Data (penerima) harus disisir lagi," tandasnya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar
DPRD DKI Setujui Penambahan Alokasi untuk Pangan Murah Bersubsidi Rp985 Miliar

DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran Rp985 miliar untuk penambahan program pangan murah bersubsidi

Baca Selengkapnya
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos
Jelang Pilkada Jakarta, Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos

Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Curhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh
Curhat Pengungsi Gempa Bawean: Bantuan Lambat, Letak Dapur Umum Sangat Jauh

Kebutuhan makan para pengungsi yang berada di pedesaan cukup memprihatinkan lantaran ketiadaan dapur umum.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap, Masyarakat Jakarta Bakal Dapat BLT Rp900.000
Siap-Siap, Masyarakat Jakarta Bakal Dapat BLT Rp900.000

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Tina Toon Protes, Minta Pemprov DKI Jelaskan Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD
Tina Toon Protes, Minta Pemprov DKI Jelaskan Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD

Tina mengungkapkan selalu tak diberitahu apakah hasil reses ditindaklanjuti atau tidak.

Baca Selengkapnya
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini

Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Selengkapnya
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes
Heboh Menu Cegah Stunting di Depok Hanya Tahu dan Kuah Sayur, Ini Penjelasan Dinkes

Makanan pencegahan stunting di Depok hanya berisi nasi, dua potong tahu, dan kuah sayur.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya