DPRD DKI Izinkan Pemprov Gunakan BTT untuk Penanganan Gagal Ginjal Akut
Merdeka.com - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, pihaknya mengizinkan pemerintah provinsi (Pemprov) menggunakan belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI) di Jakarta. Menurut Iman, BTT ini dapat digunakan untuk membeli obat ataupun peralatan untuk perawatan.
"Kita beri dukungan kalau memang diperlukan untuk pembelian obat obat ataupun alat alat yang dibutuhkan, kan kita sudah siapkan dana itu di BTT dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu," kata Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/10).
Tidak hanya itu, Iman juga menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah siap menghadapi kasus-kasus gagal ginjal akut.
-
Di mana kasus DBD di Jakarta dirawat? Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) masih tercatat di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat. Setidaknya, ada 14 orang pasien yang masih dirawat karena DBD di RSUD Taman Sari.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Mengapa kasus DBD di Jakarta meningkat? Lebih lanjut, Ngabila menjelaskan adanya peningkatan kasus DBD di Tanah Air terjadi karena efek dari kemarau ekstrem panjang atau El Nino pada Juli hingga November 2023.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana cara mencegah DBD menurut Pemprov DKI? Lebih lanjut, orang tua juga diharapkan menjaga anak-anak saat beraktivitas di liar ruang. Anak-anak diminta untuk memakai pakaian yang menutupi tubuh, seperti celana dan baju lengan panjang.
“Sepertinya kalau dari paparan tadi, kepala dinas beserta jajarannya, sudah siap untuk menghadapi masalah ini. Mungkin belajar dari kasus Covid kemarin. Nah, ini kan hampir sama. Ini kan secara keseluruhan, tadi kita sudah tanya kesiapan rumah sakitnya atau pencegahan, obat-obatannya, apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Mudah-mudahan ini semua teratasi dengan baik,” kata Iman.
Selain itu, Iman juga mengungkapkan, Komisi E menyarankan untuk dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Untuk Anak. Menurutnya, usulan ini merupakan hal yang baik. Ia juga mengatakan, keuangan daerah siap membantu dalam pembangunan ini.
“Tadi ada usulan dari salah satu rekan kita, ke depannya mungkin alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit anak. Memang ini satu masukan yang baik karena selama ini kan begitu pas kita cari untuk anak-anak, Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU) itu agak-agak sulit. (Uang) kita banyak kok. Bisa itu untuk melakukan itu,” kata Iman.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan bahwa pihaknya telah merintis pembangunan rumah sakit untuk anak. Namun, sebutannya adalah Rumah Sakit dengan Penguatan Untuk Anak dan dirintis di Tebet, Koja, dan Duren Sawit.
“Ya sebenarnya kami sudah mulai merintis, dengan bahasanya bukan Rumah Sakit Khusus Anak tapi Rumah Sehat dengan Penguatan untuk Anak. Pertama di Rumah Sehat Untuk Tebet, kemudian Rumah Sehat Untuk Koja, dan Rumah Sakit Untuk Duren Sawit,” kata Widy.
Widy menjelaskan, rumah sakit ini bersifat khusus dan terpisah dari rumah sakit umum biasa. Nantinya, ia akan menilai visibilitas seberapa besar kebutuhan rumah sakit ini.
“Rumah sakit yang khusus anak itu kekhususan. Itu terpisah ya. Jadi, kalau kita nanti membuat (itu), tentu saya harus melakukan visibilitas tadi, seberapa besar kebutuhannya di DKI Jakarta. Kalau memang ternyata besar, artinya kita melihat tren angka kesakitan pada usia anak dibandingkan kecukupan rumah sakit dan kecukupan tempat tidur, ini menjadi sangat penting (untuk) kami memutuskan sesuatu. Langkah awal adalah melebarkan, menambahkan kapasitas yang ada sambil nanti kami putuskan lebih jauh,” jelas Widy.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPercepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaBambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca SelengkapnyaHeru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca SelengkapnyaPDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaGOR dapat dimanfaatkan sebagai gudang logistik untuk mendukung Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito Karnavian menegaskan Gubernur DKJ dipilih langsung oleh rakyat bukan ditunjuk Presiden.
Baca Selengkapnya