DPRD DKI Lembur Sabtu-Minggu Demi Kejar Target APBD 2020
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta tampak kejar target dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020. Seperti halnya Komisi E DPRD yang menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Minggu (8/12).
"Karena kita kejar tayang, target," kata Ketua Komisi E, Iman Satria di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
Dia menyebut sebanyak 505 lembar nomenklatur yang harus dibahas Komisi E bersama dinas-dinas terkait. Setelah rapat bersama Dinkes, rencana Komisi E juga akan menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) dan Biro Pendidikan Mental dan Spiritual.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang diputuskan terkait kehadiran anggota DPR? “Karena memang setelah pemerintah mengumumkan masa pandemi berakhir, jadi di sekitar kantor DPR ini sekarang semua ya kehadiran itu adalah kehadiran fisik,“ ujar dia.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
"Kita harap malam ini bisa selesai sampai Dinas PPAPP, biro Dikmental mungkin besok pagi lah. Seninnya kita bisa bahas di Banggar," ucapnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (7/12), Komisi E juga menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Sementara itu, saat rapat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut, masih ada 16 kelurahan di DKI Jakarta belum memiliki fasilitas Puskesmas yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastusti dalam rapat bersama DPRD DKI Komisi E di Gedung DPRD DKI Jakarta, Minggu (8/12).
"Benar, masih ada 16 kelurahan kita yang belum punya Puskesmas," kata Widyastusti seperti dilansir dari Antara.
Widyastuti menyebutkan, masalah lahan menyebabkan tidak tersedianya layanan kesehatan Puskesmas di 16 kelurahan.
"Tanahnya susah pak, biasanya seperti itu," ucap Widyastusti saat menjawab pertanyaan Ketua Komisi E Iman Satria mengenai kendala tidak adanya bangunan puskesmas di 16 kelurahan itu.
Widyastusti menyebutkan, beberapa kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas di DKI Jakarta. Di antaranya Kelurahan Kebon Kacang, Gondangdia, Cikini, Senen, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Gambir, Duri Selatan, dan Tanah Sereal.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, RAPBD 2025 lebih penting daripada polemik pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD yang tak kunjung tuntas.
Baca SelengkapnyaSetelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani menyebutkan nama pimpinan anggota dan pimpinan Komisi I hingga XI telah ditetapkan.
Baca SelengkapnyaDengan IKP, kata Dani, bisa mendorong kinerja perangkat daerah untuk merespon kondisi maupun isu aktual di Kabupaten Bekasi.
Baca Selengkapnya