DPRD DKI Minta Anies Tak Buka Hiburan Malam Sebelum Sekolah saat PSBB Transisi

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani meminta Pemprov DKI agar tempat hiburan malam tak dibuka dulu saat PSBB transisi. Dia menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprioritaskan membuka sekolah terlebih dahulu ketimbang tempat hiburan.

Dia menegaskan, fraksi PAN akan menolak jika Pemprov DKI lebih mengutamakan tempat hiburan dibanding sarana pendidikan selama PSBB Transisi.

"Nah, itu saya tolak keras, jangan sampai tempat hiburan dibuka sebelum pendidikan dibuka. Bila itu terjadi, saya akan kritik dan tolak keras," kata Zita di Jakarta, Senin (13/7).

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Satuan Tugas Anti Narkoba (DPP SAN), Anhar Nasution juga menyarankan pembukaan tempat hiburan malam ditunda dulu. Hal ini mengingat sangat sulit menerapkan jaga jarak fisik atau physical distancing di tempat hiburan malam.

"Jadi kalau saran saya mending di tunda dulu," ujar dia.

Ditambah, kata Anhar, telah terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Misalkan pada Minggu 12 Juli, kasus baru Covid-19 mencetak rekor dengan 404 kasus sejak ditemukan pertama kali di Ibu kota.

"Di Jakarta sendiri saat ini angka positivity rate-nya melonjak dari 4 sampai 5 sekarang sudah 10,5 persen," ungkap dia.

Gubernur Anies Baswedan memberi sinyal akan melakukan rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi jika peningkatan kasus terus merangkak naik secara signifikan. Diketahui, lonjakan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta hari Minggu 12 Juli mencetak rekor, yaitu 404 kasus.

Rem darurat yang dimaksud Anies adalah kondisi awal saat PSBB diberlakukan. Seluruh aktivitas ekonomi, sosial, keagamaan, dihentikan sementara di luar rumah.

"Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat atau emergency break," kata Anies yang dikutip melalui channel Youtube Pemprov DKI, Minggu (12/7).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuturkan, tingginya angka kasus positif Covid-19 di DKI selaras dengan masifnya pelacakan yang dilakukan Pemprov. Bahkan, jika merujuk standar World Health Organization (WHO), Anies mengklaim bahwa Jakarta telah melampaui standar dalam hal pelacakan dan tes kepada warganya.

"404 kasus baru tidak boleh dianggap enteng. Memang sebagian besar dari penambahan kasus harian ini adalah karena gencarnya kita melakukan yang disebut sebagai aktif case finding," tuturnya.

Anies mengklaim, tes PCR di Jakarta per minggu itu sudah tiga kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Pemprov DKI akan terus meningkatkan kapasitas pelacakan dan test.

"Tes PCR itu positif ratenya selama ini itu berkisar sekitar 5 persen, karena persyaratan atau yang ditetapkan sebagai standar dari WHO adalah diperlukan 1000 testing per satu juta penduduk dan positif," jelasnya.