DPRD DKI Minta Jakarta Masih Jadi Ibu Kota saat Masa Transisi IKN ke Kaltim
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengharapkan saat masa transisi kepindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Jakarta masih tetap menjadi Ibu Kota. DPR telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (18/1/2022).
"Mudah-mudahan dalam UU yang baru itu ada pasal yang mengatakan bahwa selama masa transisi entah lima tahun atau berapa itu, karena adanya proses pembangunan di masa transisi, Ibu Kota masih tetap di Jakarta," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (19/1/2022).
Politikus Gerindra tersebut menyebut hal tersebut untuk mengantisipasi adanya kekosongan IKN saat proses transisi tersebut. Dia juga mendorong pemerintah pusat untuk menentukan nasib Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota.
-
Kenapa DPR usulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? 'Kita usulan legislatif gitu, kemarin kan sempat didiskusikan, karena kan di sini enggak ada batas waktu, sekalian saja untuk legislasinya, legislatifnya di DKJ. Supaya kekhususan DKJ biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen, atau ibu kota legislasi gitu,' ucap Awiek.
-
Siapa yang mengusulkan DKJ jadi Ibu Kota Legislasi? Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan UU IKN diundangkan? UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan pada 31 Oktober 2023 melalui proses Panitia Antar Kementerian (PAK), penyelarasan Naskah Akademik, Harmonisasi RUU, dan Pembahasan Pemerintah bersama DPR RI hingga Rapat Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023.
-
Kapan Istana Negara pindah ke IKN Nusantara? Pada tahun 2024 merupakan waktu berpindahnya Ibu Kota Jakarta ke IKN Nusantara.
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
"Apakah daerah khusus ekonomi atau apa gitu loh karena kalau tidak, nanti sistem pemerintahan sama kayak Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur," ujarnya.
Dia menjelaskan, sistem otonomi daerah di Jakarta akan berubah jika tidak menjadi daerah kekhususan. Seperti halnya dalam pelaksanaan Pilkada hingga Pileg.
Saat ini, jabatan Wali Kota di Jakarta merupakan para aparatur sipil negara (ASN) yang ditunjuk oleh gubernur. "Kalau sama kayak Jawa Barat dan Jawa Timur, kan struktur politiknya harus berubah dan tata pemerintahan juga harus berubah," jelas dia.
Jakarta Tetap Nyaman Dihuni
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Jakarta akan tetap nyaman untuk dihuni meskipun Ibu Kota akan pindah ke Kalimantan Timur.
"Jakarta idealnya sekali pun tidak menjadi ibu kota kami meyakini Jakarta masih akan menjadi tempat yang baik, nyaman, aman," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2022).
Riza mengatakan meskipun tidak jadi Ibu Kota Jakarta akan menjadi pusat perekonomian, perdagangan di Indonesia. Selain itu Jakarta juga akan menjadi pusat pendidikan, kesehatan, hingga seni budaya.
Politikus Gerindra menyatakan Pemprov DKI akan membantu proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
"Kami pastikan proses nanti transisi pemindahan dari Jakarta berjalan dengan aman, baik, mudah-mudahan kita berharap ke depan kita punya ibu kota yang baik di Kaltim," ucapnya.
Reporter: Ika Defianti
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ia justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca Selengkapnya"Masih DKI, Daerah Khusus Ibu Kota," tegas Pj Gubernur Jakarta Heru Budi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menandatangani pengesahan RUU DKJ (Daerah Khusus Jakarta).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Baleg DPR RI mengatakan Jakarta telah kehilangan status sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) sejak 15 Februari 2024 lalu
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaDalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca Selengkapnyaresiden akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca SelengkapnyaLantas, benarkah Jakarta bukan lagi Ibu Kota sejak 15 Februari 2024? Simak penjelasan berikut.
Baca SelengkapnyaAlmuzzamil Yusuf menilai, revisi itu bisa berdampak pada mekanisme Pilkada Jakarta menjadi 1 putaran.
Baca SelengkapnyaHeru menyampaikan draf RUU DKJ ditargetkan dapat selesai pada Desember 2023 ini.
Baca SelengkapnyaStatus DKI Jakarta masih ibu kota Indonesia selama belum ada Keppres IKN.
Baca Selengkapnya