DPRD DKI minta naik tunjangan perumahan, keputusan ada di Ahok

Merdeka.com - Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI Jakarta diusulkan naik oleh para anggota dewan. Jika usulan ini disetujui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), maka total gaji anggota DPR bisa naik mencapai Rp 20 juta.

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang mengatakan, jika usulan itu disetujui maka total take home pay bagi para anggota dewan berkisar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per-bulannya.

"Kalau tunjangan naik, take home pay mereka juga akan ikut naik. Saat ini sedang diproses di tataran eksekutif," ujar Hadameon di DPRD DKI Jakarta, Senin (28/9).

Pria yang karib disapa Dame itu mengatakan, mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68/2007 mengenai tunjangan perumahan, pihaknya baru akan merealisasikan hal tersebut jika Ahok sudah menandatangani pengajuan DPRD DKI itu.

"Nanti Gubernur yang memutuskan, tergantung bagaimana kemampuan keuangan daerah dan kebijakan Gubernur," ujar Dame.

Dame mengaku, usulan kenaikan yang diajukan DPRD dengan jumlah Rp 40 juta untuk pimpinan dan Rp 30 juta untuk anggota itu, sudah diajukan sejak tahun lalu. Pasalnya, selain jauh lebih kecil dibanding tunjangan serupa di daerah-daerah lain, tercatat bahwa sejak 2007 pihak DPRD DKI sama sekali belum menerima kenaikan pada tunjangan tersebut.

"Kalau kita lihat itu kan sudah hampir 10 tahun tidak ada kenaikan. Selain itu, dibandingkan dengan tunjangan perumahan untuk wilayah Jawa Barat saja sudah Rp 25 juta, sementara DKI masih Rp 15 juta," ujar Dame.

"Usulan kenaikan hanya untuk tunjangan dewan, sementara gaji pokok tetap sama. Makanya kita lihat, kalau Pak Gubernur mau tanda tangan, baru kita ikuti," pungkasnya.