DPRD DKI Perkirakan Dana Pinjaman PEN untuk Pembebasan Lahan akan Cair di Maret
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Syarif memperkirakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembebasan lahan akan cair pada awal Maret 2021. Ia menyebutkan saat ini, Pemprov DKI masih dalam tahap negosiasi dengan warga pemilik bangunan di bantaran sungai.
"2021 sedang berjalan, sebutnya itu sedang negosiasi harga. Saya perkirakan bulan awal Maret sudah bisa ditransfer dari pusat," kata Syarif, Rabu (16/2).
Politikus Gerindra itu menyebutkan untuk pengerjaan pembebasan lahan pada 2021, DKI mendapat suntikan dana bersifat pinjaman sekitar Rp 1 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diusulkan ke PDI Perjuangan untuk calon gubernur di Jakarta? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.Ia pun tak memungkiri Ahok dan Anies adalah tokoh yang diusulkan kepada PDI Perjuangan untuk diusung sebagai kepala daerah di Jakarta.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
Sebenarnya, imbuh Syarif, pembebasan lahan yang akan dikerjakan pada 2021 merupakan program 2020. Namun eksekusi pembebasan lahan tertunda akibat pandemi Covid-19 dan banyaknya peta inventaris oleh Pemprov DKI.
"Sejak akhir 2020 dari September itu sudah bergerak itu negosiasi peta invent tapi ada yang kekurangan berkas kemudian terpending. Kalau pembebasan lahan sulit sulit gampang. Gampangnya itu ada uangnya, sulitnya cross check dokumen dokumen bermasalah," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan untuk penanggulangan banjir di Jakarta akan menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penanggulangan itu meliputi pengerukan lumpur, pengadaan pompa air, hingga pembebasan lahan. Dia menyatakan dana untuk penanggulangan banjir mencapai Rp1 triliun.
"Yang saya tahu, itu (Rp1 triliun) digunakan untuk di antaranya program pengerukan sampah, program drainase vertikal, program pompa, kemudian juga program pembebasan lahan," kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi menyatakan pihaknya telah menganggarkan ratusan milliar untuk pembebasan lahan dalam pengendalian banjir Ibu Kota. Dia menyatakan anggaran tersebut menggunakan dana pinjaman PEN yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Sebesar Rp780 miliar, (sisa dana digunakan) untuk pengadaan pompa, ada untuk pencatatan curah hujan, alat ukur debit air, perbaikan pompa," ucapnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaRealisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya