Follow
DPRD DKI Pertanyakan Alasan Anies Minta Koordinasi Penanganan Covid-19 Dipegang Pusat
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Namun permintaan ini dinilai tidak tepat oleh DPRD DKI.
Anggota DPRD DKI dari fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengatakan pemerintah provinsi seharusnya berkoordinasi dengan para kepala daerah penyangga Jakarta terlebih dahulu.
"Saya melihat alasannya kurang tepat. Kelemahan Gubernur DKI adalah di koordinasi dan komunikasi di tiap level," ujar Gilbert, Kamis (21/1).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan tenaga kesehatan di daerah? Dalam hal ini, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan tenaga kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah no 23 tahun 2014.
-
Di mana akses terhadap layanan kesehatan tidak merata? Namun, sayangnya tidak semua daerah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan tersebut. Masalah infrastruktur dan jangkauan ke fasilitas kesehatan menjadi kendala, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan dan 11 Anggota Luar Biasa (ALB) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjalin kerja sama dalam perlindungan pekerja.
-
Mengapa BPJS Ketenagakerjaan dan asosiasi ALB Kadin bekerja sama? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Apa masalah utama dalam sistem kesehatan nasional? Ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh sistem kesehatan di tanah air kita, yaitu sistem pelayanan, sistem pendidikan, dan sistem pembiayaan.
-
Kenapa komplikasi terjadi pada pasien? Komplikasi kesehatan sering kali timbul sebagai hasil dari penanganan yang tidak optimal atau penyakit yang tidak terdeteksi dengan segera.
Politikus PDIP itu mengaku tidak mendapat informasi apakah tiga gubernur yakni DKI, Banten dan Jawa Barat telah melakukan rapat bersama untuk koordinasi mengenai bentuk PPKM di Jakarta sebagai episentrum dan menyusun langkah penanggulangan Covid-19 secara bersama-sama.
Ia menambahkan pandemi sejatinya didominasi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebab, pengobatan bagi pasien Covid-19 telah ditanggung pemerintah pusat.
"Biaya pengobatan penderita sepenuhnya ditanggung pusat, maka jadi aneh untuk kerja sama atau koordinasi saja tidak mampu. Padahal irisannya antar mereka," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan permintaan ambil alih kendali penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat didasarkan semakin tingginya okupasi tempat tidur rumah sakit di Jakarta.
"Pak Gub berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Botabek. Sehingga ketersediaan dari fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat tapi okupansinya turun," ucap Riza di Balai Kota, Selasa (19/1) malam.
Riza mengatakan, dukungan pemerintah pusat terhadap fasilitas kesehatan di kota penyangga DKI perlu ditingkatkan, mengingat 30 persen pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit di DKI tidak ber-KTP Jakarta.
"Mudah-mudahan pemerintah pusat bisa menambah dukungan terkait fasilitas kesehatan. Selama ini sudah ada sesungguhnya, kami harap ada peningkatan bagi daerah di Botabek," ucapnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anies Baswedan mengungkapkan kendala kesejahteran rakyat (kesra) karena kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Baca Selengkapnya
Capres Prabowo menanyakan soal dana triliunan rupiah yang diberikan untuk Pemprov DKI Jakarta guna menangani polusi di Jakarta
Baca Selengkapnya
Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca Selengkapnya
Anies ingin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi ujung tombak untuk kesehatan ibu dan dan anak.
Baca Selengkapnya
Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.
Baca Selengkapnya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.
Baca Selengkapnya