DPRD DKI pertanyakan Rp 500 M dari swasta cuma buat proyek Semanggi
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta mempertanyakan rencana Pemprov DKI Jakarta membangun Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Walaupun tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, namun nominal yang besar dari pihak swasta tidak seharusnya dipergunakan hanya dalam pembangunan infrastruktur jalan.
Untuk diketahui, proyek jembatan Semanggi itu adalah proyek yang dibiayai perjanjian kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PT Mitra Panca Persada. Dana tersebut didapatkan dari permohonan koefisien lantai bangunan (KLB).
"Nilai proyeknya Rp 500 miliar. Yang kami pertanyakan kenapa anggaran dari pihak swasta tersebut disalurkan ke proyek jembatan Semanggi," kata Wakil Ketua DPRD Triwicaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4).
-
Apa yang akan dibangun dengan anggaran Rp16 triliun di IKN? 'Dugaan saya secara politik ini adalah komitmen prabowo terhadap IKN, setelah Pak Jokowi selesai nanti. Tapi disisi lain secara realitas uangnya juga enggak ada, nggak banyak uang yang bisa diinvestasikan ke situ,' Eko menilai anggaran sebesar Rp16 triliun paling tidak hanya bisa membangun kantor para menteri.
-
Kenapa Jembatan Semanggi dibangun? Seiring berkembangnya Jakarta sebagai kota metropolitan, Soekarno kemudian mencarikan solusi agar masalah kemacetan yang mulai terjadi di sana bisa terselesaikan dengan baik. Langkah pertama adalah dibangunlah sebuah jembatan agar mobilitas kendaraan bisa berjalan maksimal.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
-
Kapan Jembatan Semanggi dibangun? Merujuk esi.kemdikbud.go.id, jembatan ini pertama kali dibangun pada 1961 dan dipimpin oleh arsitek Ir. Soetami yang ketika itu menjabat sebagai menteri pekerjaan umum.
-
Bagaimana Singapura membangun infrastruktur? Negeri Ratu Elizabeth ini membangun pangkalan militer, sekaligus infrastruktur dasar untuk cikal bakal kota Singapura masa kini.
Menurutnya, dana sebesar itu sebaiknya tidak hanya untuk membangun jalan, tetapi juga dapat dialokasikan ke transportasi. Contohnya dengan menambah armada bus atau pembiayaan Mass Rapid Transid (MRT) yang lebih dibutuhkan masyarakat.
"Kenapa tidak ke transportasi publik? Menurut kritikan masyarakat, simpang susun Semanggi malah akan menambah keruwetan lalu lintas di Jalan Sudirman dan Gatot Subroto, itu yang kami pertanyakan," terangnya.
Politisi PKS ini meminta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta menyerahkan draf perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan swasta. Mengingat dana pembangunan Simpang Susun Semanggi ini membutuhkan dana mencapai Rp 4 triliun.
"Kami minta daftar seluruh perjanjian kerja sama yang berbasis kenaikan KLB itu di DKI yang menurut penuturan Pak Gubernur nilainya sebesar Rp 4 triliun," tutupnya.
Untuk diketahui, pembangunan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan sudah masuk pada tahap pembangunan. Sebelumnya Ahok telah melakukan peletakan batu pertama pada tanggal 8 April 2016 lalu. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD DKI meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan penjelasan soal anggaran Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaNamun, lokasi pembangunannya tidak tertulis secara detil.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca SelengkapnyaPemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca SelengkapnyaHeru mengundang para investor untuk berinvestasi di Jakarta
Baca SelengkapnyaPansus akan melakukan audit total terkait pembangunan JIS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sudah beroperasi saat ini.
Baca SelengkapnyaITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak menampik Jakarta butuh anggaran hingga Rp600 triliun untuk bertransformasi menjadi kota global.
Baca SelengkapnyaDalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya