Follow
DPRD DKI Prioritaskan Pembahasan Anggaran Ketimbang Pemilihan Wagub
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik menyebut saat ini anggota legislatif lebih memprioritaskan pembahasan anggaran daripada pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.
Anggaran yang dimaksud yakni Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
"Iyalah anggaran lebih penting, Pak Anies kerja sendiri senyum-senyum aja," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/10).
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Apa yang akan dibahas dalam Rapimnas Gerindra? Dia menjelaskan, dalam Rapimnas akan membahas hal-hal penting yang menjadi sikap politik Partai Gerindra, kemudian akan diumumkan pada saat penutupan Rapimnas.
-
Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Prioritas adalah istilah yang mana berarti dianggap penting dan tentunya akan diutamakan.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
Politikus Gerindra itu beralasan pembahasan anggaran menyangkut uang rakyat, sehingga diprioritaskan.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mulai mengebut pembahasan RAPBD 2020. Targetnya agar bisa disahkan pada akhir November mendatang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pembahasan RAPBD 2020 mulai Rabu (23/10).
Taufik mengatakan, secara aturan APBD harus diketok sebelum 30 November. Namun menurutnya pengesahan APBD 2020 masih memungkinkan dilakukan pada pekan pertama Desember. Namun demikian pihaknya tetap berupaya agar pengesahan bisa dilakukan sesuai target.
"Sampai minggu pertama Desember masih mungkin. Ya kita mau press (tekan) di 30 November," ujarnya.
Saat rapat, Pemprov merevisi KUA-PPAS 2020 yang diusulkan adalah sebesar Rp89,441 triliun. Padahal dalam rancangan KUA-PPAS sebelumnya diusulkan sebesar Rp95,99 triliun. Artinya ada perubahan kurang lebih Rp6 triliun.
"Perhitungan kami eksekutif sampai kemarin sore Rp89,44 triliun," ucap Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Wamendagri memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo mengatakan gelaran Pilkada memakan anggaran hingga puluhan triliun rupiah
Baca Selengkapnya
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
Baca Selengkapnya
Golkar sedang menyusun konsep sistem politik seperti apa yang baik untuk negara saat ini.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ramai akhir-akhir ini, bukan hal baru.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca Selengkapnya
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendukung gagasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dinilai berbiaya tinggi
Baca Selengkapnya